PERISTIWA

Penempatan PMI ke Arab Saudi Dibuka, Ada Peluang 600 Ribu Lapangan Pekerjaan

×

Penempatan PMI ke Arab Saudi Dibuka, Ada Peluang 600 Ribu Lapangan Pekerjaan

Sebarkan artikel ini
PMI Indonesia ke Arab Saudi
Istimewa

SUARA TRENGGALEK – Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana pembukaan kembali kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi setelah hampir satu dekade moratorium.

Keputusan ini disampaikan usai pertemuan dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menjelaskan bahwa sejak 2015, Indonesia menerapkan moratorium terhadap penempatan tenaga kerja ke Arab Saudi. Namun, setiap tahunnya lebih dari 25 ribu pekerja tetap berangkat secara ilegal.

“Hari ini saya menghadap Pak Presiden untuk melaporkan rencana pembukaan kembali kerja sama bilateral penempatan tenaga kerja di Arab Saudi. MoU-nya akan ditandatangani di Jeddah dalam waktu dekat,” ujar Abdul Kadir Karding.

Peluang 600 Ribu Lapangan Pekerjaan

Presiden Prabowo menyambut baik rencana ini dan meminta agar skema pelatihan serta penempatan segera dipersiapkan. Menurut laporan Kementerian P2MI, Arab Saudi membuka peluang bagi 600 ribu pekerja Indonesia, terdiri dari 400 ribu pekerja domestik dan 200–250 ribu pekerja formal.

“Beliau sangat setuju, karena ini peluang besar. Arab Saudi menawarkan 600 ribu lowongan kerja bagi PMI,” jelas Abdul Kadir Karding.

Sistem perlindungan tenaga kerja di Arab Saudi juga disebut telah mengalami perbaikan signifikan di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS). PMI akan mendapatkan gaji minimal 1.500 Riyal Saudi serta perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Setiap pekerja yang menyelesaikan kontrak dua tahun juga akan mendapat bonus umrah dari pemerintah Arab Saudi,” tambahnya.

MoU Ditargetkan Rampung Maret 2025

Jika MoU dapat ditandatangani pada Maret ini, pengiriman PMI ke Arab Saudi diperkirakan bisa dimulai paling lambat Juni 2025. Prabowo berharap moratorium segera dicabut mengingat potensi ekonomi yang besar dari kerja sama ini.

“Pesan Pak Presiden, moratorium ini segera dicabut karena peluangnya besar. Devisa remitansi yang masuk bisa mencapai Rp 31 triliun,” kata Abdul Kadir Karding.