PERISTIWA

Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Premanisme, Masyarakat Diminta Aktif Melapor

×

Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Premanisme, Masyarakat Diminta Aktif Melapor

Sebarkan artikel ini
Satgas Premanisme
Istimewa

SUARA TRENGGALEKPemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani aksi premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai meresahkan. Langkah ini diambil setelah muncul keresahan dari masyarakat dan pelaku usaha terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

Operasi pemberantasan premanisme berkedok ormas juga telah digelar di berbagai wilayah, salah satunya oleh Polda Metro Jaya pada 9–15 Mei 2025. Masyarakat diminta melapor ke petugas jika menjadi korban atau melihat aksi serupa.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap maraknya aksi premanisme yang menghambat iklim usaha. “Presiden berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mencari solusi,” katanya.

Satgas yang dibentuk pada Selasa (6/5/2025) bertugas menangani aktivitas yang mengganggu ketertiban umum serta menghambat investasi. Pemerintah juga menegaskan akan mengevaluasi ormas yang melakukan pelanggaran dan memberikan sanksi jika ditemukan tindak pidana.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, pembinaan terhadap ormas juga telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Polri, terutama terhadap ormas yang belum berbadan hukum.

Dalam dialog dengan RRI Pro 3, Minggu (11/5/2025), sejumlah warga menyampaikan keluhan dan dukungan terhadap langkah pemerintah. Ria dari Jakarta menilai penindakan tegas perlu dilakukan. “Masyarakat menunggu keberanian aparat dan pemerintah memberantas premanisme,” ujarnya.

Indra dari Cirebon menyebut aksi premanisme telah merambah hingga ke desa. “Baru mau usaha dagang saja, sudah ada preman minta jatah,” katanya.

Sementara Wibi dari Makassar menyoroti akar masalah berupa keterbatasan lapangan kerja. “Kalau semua preman ditangkapi, nanti penjara penuh,” ujarnya.

Soan dari Samarinda menyebut premanisme sebagai bencana nasional. Ia mengaku pernah dimintai jatah keamanan saat hendak membuka peternakan ayam. “Ini sangat menghambat perputaran ekonomi masyarakat,” kata dia.

Pemerintah berharap pembentukan Satgas dapat menjadi solusi konkret dan mendorong keterlibatan semua pihak dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Trenggalek
PERISTIWA

Perhutani Trenggalek Siaga Hadapi Ancaman Kebakaran Hutan, Gunung Orak Arik Jadi Titik Rawan

Inti Berita:
Perhutani dan instansi terkait siaga hadapi kemarau panjang 2026
Puncak kemarau diprediksi terjadi Juli–Agustus
Titik rawan kebakaran: Gunung Orak-Arik, Jaas, dan Gembleb
Pembakaran lahan jadi pemicu utama kebakaran
Antisipasi kekeringan dilakukan dengan penambahan sumber air dan biopori

SUARA TRENGGALEK – Perhutani bersama sejumlah instansi di Kabupaten Trenggalek meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan kekeringan yang diprediksi meningkat saat musim kemarau 2026.

Wakil Kepala KPH Perhutani Kediri Selatan, Hermawan, mengatakan langkah antisipasi dilakukan menyusul peringatan adanya fenomena kemarau panjang yang dipengaruhi perubahan iklim global.

“Ini bagian dari kesiapsiagaan perubahan iklim. Kita mendapat arahan langsung, termasuk dari Wakapolri, untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang tahun ini,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Menurut Hermawan, koordinasi lintas sektor telah dilakukan bersama Polres Trenggalek, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, hingga instansi terkait lainnya.

Dalam rapat tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga memaparkan prediksi puncak kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus 2026.

Sebagai langkah awal, pihaknya akan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama terkait larangan membuka lahan dengan cara dibakar.

“Kita lakukan edukasi bersama BPBD, termasuk pemasangan banner, flyer, dan kampanye di media sosial agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar,” jelasnya.

Hermawan mengungkapkan, sejumlah titik rawan kebakaran di Trenggalek telah dipetakan. Di antaranya kawasan Gunung Orak-Arik, Gunung Jaas, serta wilayah perbukitan di sekitar Desa Gembleb.

Menurutnya, aktivitas pembakaran lahan oleh masyarakat saat persiapan tanam menjadi salah satu pemicu utama kebakaran hutan.

“Biasanya lahan dibersihkan lalu dibakar. Ini yang menjadi pemicu kebakaran, apalagi saat angin kencang api bisa merambat ke kawasan hutan,” ujarnya.

Selain kebakaran, potensi kekeringan juga menjadi perhatian serius. Hermawan menyebut pihaknya telah berkoordinasi untuk mengantisipasi krisis air seperti yang terjadi pada 2024 lalu.

Upaya yang dilakukan antara lain memperbanyak titik penampungan air, termasuk pembuatan biopori serta inventarisasi sumber mata air di kawasan hutan.

“Kita inventarisasi mata air yang ada untuk mendukung daerah yang berpotensi mengalami kekeringan, seperti wilayah Panggul dan sekitarnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi potensi bencana tersebut.

“Kita harus bahu-membahu agar kejadian kekeringan seperti tahun 2024 tidak terulang,” tegasnya.

Hermawan juga menyoroti potensi kebakaran di kawasan yang berdekatan dengan permukiman warga, khususnya di wilayah Gunung Orak-Arik.

Area tersebut dinilai rawan karena berada di atas lahan perkebunan milik warga yang kerap dibersihkan dengan cara dibakar.

“Yang paling rawan itu di Orak-Arik karena dekat dengan permukiman. Kalau pembakaran di kebun tidak diawasi, apinya bisa merambat ke atas,” ujarnya.

Selain itu, kawasan Gunung Jaas juga menjadi perhatian karena banyaknya bambu kering yang mudah terbakar.

Ia bahkan menyinggung kasus kebakaran sebelumnya yang diduga dipicu oleh aktivitas manusia.

Dengan berbagai langkah tersebut, Perhutani berharap potensi kebakaran hutan dan kekeringan di Trenggalek dapat ditekan sejak dini.