SUARA TRENGGALEK – Kabupaten Trenggalek meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Utama tahun 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI. Penghargaan tersebut juga diberikan kepada enam kabupaten/kota lain di Jawa Timur.
Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan forum anak atas dukungan yang diberikan.
“Terima kasih kepada semua OPD atas support-nya, termasuk forum anak yang mendukung pencapaian tertinggi KLA. Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan berikutnya adalah mempertahankannya,” kata Nur Arifin, Sabtu (9/8/2025).
Dalam siaran persnya, Kemen PPPA menyebut pada 2025 terdapat 355 kabupaten/kota penerima penghargaan KLA. Rinciannya, 22 kategori Utama, 69 kategori Nindya, 125 kategori Madya, dan 139 kategori Pratama. Penghargaan Provinsi Layak Anak (PROVILA) juga diberikan kepada 13 provinsi yang dinilai berhasil mendorong daerahnya mewujudkan KLA.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengapresiasi para penerima penghargaan. Ia menekankan pentingnya membangun kota ramah anak yang tidak hanya layak huni tetapi juga layak dicintai.
Tantangannya kini semakin berat di tengah arus digitalisasi. Rata-rata screen time orang Indonesia mencapai 7,5 jam per hari, membuat anak-anak rentan mengalami masalah psikologis dan penurunan kemampuan kognitif.
“Karena itu, pengendalian paparan layar harus dibarengi penyediaan jalur sepeda, taman bermain, dan ruang publik yang aman,” ujarnya pada malam penganugerahan di Jakarta, Jumat (8/8).
Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen kepala daerah dan jajarannya dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak, sesuai amanat konstitusi dan Konvensi Hak Anak.
“Mewujudkan KLA bukanlah tugas mudah tanpa komitmen pimpinan daerah, dukungan kebijakan, dan program terpadu yang fokus pada pemenuhan hak anak,” ujarnya.
Arifah mengungkapkan jumlah penerima penghargaan KLA tahun ini menurun dari 360 daerah pada 2023. Penurunan ini disebabkan antara lain transisi kepemimpinan dan pergantian SDM. Ia menegaskan evaluasi KLA harus dimaknai sebagai sarana refleksi dan peningkatan berkelanjutan.
Tahun ini, evaluasi dilakukan berlapis, mulai dari evaluasi mandiri oleh daerah, verifikasi administrasi oleh provinsi, peninjauan ulang oleh tim pusat, hingga verifikasi lapangan di 38 provinsi.
Arifah juga mengapresiasi keterlibatan kementerian dan lembaga dalam tim verifikasi pusat yang dinilai memperkuat integritas data.
Sebanyak 13 provinsi meraih PROVILA 2025, di antaranya Jawa Timur, Bali, Banten, D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, dan Sumatera Barat.
“Saya mengajak daerah yang belum meraih penghargaan ini untuk berbenah melalui kebijakan dan program yang melibatkan anak. Capaian ini bukan akhir, tetapi dorongan untuk terus memperjuangkan hak dan perlindungan anak,” pungkas Menteri PPPA.
