Inti Berita:
• Kenaikan harga BBM non-subsidi membuat sebagian masyarakat kembali menggunakan BBM bersubsidi.
• Pemkab Trenggalek memperketat pengawasan melalui barcode MyPertamina dan sistem rekomendasi bagi petani, nelayan, serta angkutan tertentu.
• Pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan (CC) belum diberlakukan.
SUARA TRENGGALEK – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi memicu pergeseran konsumsi masyarakat Trenggalek ke BBM bersubsidi.
Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus meningkatkan pengawasan agar distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Kepala Subbagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Trenggalek, Agus Subchi mengatakan pengawasan dilakukan melalui sistem rekomendasi dan barcode yang terintegrasi dengan aplikasi MyPertamina.
Menurutnya, untuk kelompok penerima khusus seperti petani, nelayan, dan angkutan umum tertentu, pengambilan BBM bersubsidi dilakukan menggunakan rekomendasi dari instansi terkait yang kemudian terhubung dengan barcode resmi.
“Untuk membatasi supaya tidak disalahgunakan tetap menggunakan barcode dari MyPertamina,” ujar Agus, Rabu (17/6/2026).
Ia menjelaskan, petani, nelayan, maupun kendaraan tertentu yang memperoleh BBM subsidi telah terdata dalam sistem sehingga penggunaan bahan bakar dapat dipantau secara lebih ketat.
Pembatasan Berdasarkan CC Belum Berlaku
Terkait isu pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan atau CC, Agus menegaskan hingga saat ini aturan tersebut belum diberlakukan di Trenggalek.
Menurutnya, informasi mengenai pembatasan kendaraan di bawah kapasitas tertentu yang beredar di media sosial belum menjadi kebijakan yang diterapkan saat ini.
“Kalau sampai sekarang sepertinya belum diberlakukan pembatasan berdasarkan CC kendaraan,” katanya.
Meski demikian, pengawasan distribusi tetap dilakukan melalui sistem barcode untuk memastikan BBM subsidi tidak digunakan secara berlebihan maupun disalahgunakan.
Strategi Hadapi Potensi Kelangkaan
Agus mengungkapkan pemerintah daerah telah memiliki langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan konsumsi BBM subsidi yang berpotensi menyebabkan kelangkaan.
Salah satu strategi yang pernah dilakukan adalah memajukan distribusi kuota BBM bersubsidi dengan persetujuan Pertamina, seperti yang dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri lalu.
“Bukan menambah kuota, tetapi kuota yang ada bisa dimajukan realisasinya dengan persetujuan Pertamina,” jelasnya.
Langkah serupa juga pernah diterapkan pada distribusi LPG 3 kilogram saat Ramadan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Namun demikian, Agus menekankan kebijakan tersebut harus dihitung secara cermat agar tidak menyebabkan kuota tahunan habis lebih cepat.
“Kalau dimajukan sekarang, jangan sampai nanti Oktober, November, atau Desember justru kuotanya habis. Karena itu harus dihitung dengan cermat,” ujarnya.
Stok BBM Subsidi Dipastikan Aman
Berdasarkan data realisasi hingga akhir Mei 2026, Agus memastikan ketersediaan BBM bersubsidi maupun LPG 3 kilogram di Kabupaten Trenggalek masih dalam kondisi aman.
Ia menyebut kuota yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.
“Insyaallah dari realisasi sampai 31 Mei untuk BBM bersubsidi baik solar, Pertalite maupun LPG 3 kilogram masih aman dari kuota yang diberikan pemerintah pusat,” tegasnya.
Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying
Di tengah isu kenaikan harga dan potensi kelangkaan, Agus mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying.
Menurutnya, masyarakat perlu bijak dalam menggunakan BBM bersubsidi agar distribusinya tetap merata dan dapat dinikmati oleh pihak yang memang berhak menerima.
“Mari kita hidup dengan bijak, tidak panik. Insyaallah semua akan aman, tidak perlu grusa-grusu,” pungkasnya.
