Inti Berita:
• Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendukung aksi mahasiswa yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan publik.
• Menurutnya, mahasiswa merupakan bagian dari rakyat yang suaranya wajib didengar dan dihormati.
• Novita menilai demonstrasi yang dilakukan secara baik merupakan hak masyarakat dalam negara demokrasi.
SUARA TRENGGALEK – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyatakan dukungannya terhadap gerakan mahasiswa yang menyuarakan kritik dan aspirasi terkait berbagai kebijakan nasional.
Menurutnya, suara mahasiswa merupakan bagian dari suara rakyat yang harus didengar dan dihormati oleh para pengambil kebijakan.
Novita menegaskan bahwa aksi penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak masyarakat dalam negara demokrasi selama dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai aturan yang berlaku.
“Saya sangat mendukung gerakan-gerakan dari mahasiswa. Semua lapisan masyarakat seharusnya mendukung dan melindungi suara-suara yang dilontarkan mahasiswa karena mereka juga rakyat Indonesia yang suaranya wajib kita dengar,” ujar Novita Hardini.
Mahasiswa Berhak Menyuarakan Kritik
Menurut Novita, berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa maupun masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap arah kebijakan publik yang dinilai berdampak pada kehidupan masyarakat.
Ia menilai kritik yang disampaikan mahasiswa perlu dipandang sebagai masukan konstruktif, terutama ketika terdapat kebijakan yang dianggap berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
“Mereka berhak untuk bersuara ketika melihat beberapa kebijakan dinilai tidak masuk akal atau dinilai membuka ruang-ruang ketimpangan sosial lainnya,” katanya.
Sebagai anggota DPR RI, Novita mengaku mendorong generasi muda untuk tetap aktif menyampaikan pendapat dan mengawal jalannya pemerintahan melalui cara-cara yang positif.
“Maka saya mendorong anak-anak muda untuk tetap bersuara dengan cara yang baik dan tetap melakukan aksi demo dengan cara yang baik,” ujarnya.
Kritik Jadi Alarm bagi Pemangku Kebijakan
Novita menilai gelombang kritik dan aspirasi yang muncul dari masyarakat harus menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kebijakan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Menurutnya, setiap kebijakan yang dibuat tidak hanya berdampak dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki konsekuensi bagi masyarakat dalam jangka panjang.
“Saya melihat memang sudah seharusnya mahasiswa menyuarakan pendapatnya dan ini menjadi alarm kepada seluruh pemangku kebijakan untuk menimbang banyak sektor dan banyak sisi sebelum mengambil kebijakan tertentu,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa tanggung jawab pemerintah dan para pembuat kebijakan tidak berhenti dalam satu atau dua tahun masa jabatan, melainkan harus mempertimbangkan dampaknya hingga lima sampai sepuluh tahun ke depan.
“Karena tanggung jawab kita sebagai pemangku kebijakan tidak hanya satu atau dua tahun, tetapi lima tahun sampai sepuluh tahun ke depan dan tanggung jawabnya sangat besar,” tegas Novita.
Utamakan Nilai Kemanusiaan
Dalam kesempatan tersebut, Novita juga mengajak seluruh jajaran pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah, untuk menjadikan berbagai kritik dan aspirasi masyarakat sebagai momentum memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menekankan bahwa jabatan dan kewenangan tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan.
“Saya meminta kepada seluruh jajaran pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah, menjadikan ini sebagai alarm bangunnya kemanusiaan kita sebagai manusia,” ujarnya.
“Jangan melihat kita sebagai pejabat, tetapi nilai kemanusiaan harus selalu hadir di awal,” pungkasnya.
