Inti Berita,
• Joko Susanto resmi jadi Kepala DPMPTSP Trenggalek.
• Pelantikan bagian dari penyesuaian struktur OPD baru.
• Bupati evaluasi pejabat sebelum rotasi jabatan.
• Seleksi jabatan dilakukan terbuka berbasis kualitas dan rekam jejak.
SUARA TRENGGALEK – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin melantik delapan Pejabat Tinggi Pratama (JPT) serta Direktur Perumda Tirta Wening di Gedung Bawarasa, Rabu (1/4/2026).
Salah satu pejabat yang dilantik adalah Joko Susanto kini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Trenggalek. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 800.1.3.3/44/406.029/2026 tertanggal 1 April 2026.
Mas Ipin, sapaan akrab bupati, menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
“Pelantikan ini karena kita sama-sama tahu banyak OPD dengan nomenklatur baru, jadi harus dilakukan penyesuaian. Sebelum membuka lelang jabatan, kita evaluasi yang sudah duduk apakah masih optimal atau lebih optimal ditempatkan di tempat lain,” ujarnya.
Ia menegaskan, rotasi jabatan dilakukan melalui evaluasi kinerja pejabat sebelumnya guna memastikan penempatan yang lebih efektif sesuai kebutuhan organisasi.
Selain itu, Pemkab Trenggalek juga menerapkan mekanisme seleksi terbuka untuk sejumlah jabatan strategis, termasuk Direktur Perumda Tirta Wening. Proses seleksi dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kualitas dan rekam jejak kandidat.
“Saya tidak kenal siapa orangnya. Saya hanya melihat dari kualitas dan track record. Semoga pilihan ini tidak salah untuk masyarakat Trenggalek,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mas Ipin juga menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan publik, termasuk optimalisasi layanan air minum melalui evaluasi sistem, pengurangan kebocoran, serta pengembangan unit usaha air minum dalam kemasan (AMDK).
Di bidang keuangan daerah, ia menekankan pentingnya penyesuaian terhadap Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), khususnya terkait pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen.
“Kalau proporsinya mau turun, ya belanjanya dikurangi atau pendapatannya dinaikkan. PAD kita sudah meningkat dari sekitar Rp260 miliar menjadi Rp353 miliar,” jelasnya.
Sementara itu, di sektor pendidikan, Pemkab Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas fasilitas, khususnya di wilayah desa, guna mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Mas Ipin juga menyinggung persoalan aset sekolah di Desa Sengon yang belum memiliki kejelasan administrasi, sehingga memunculkan klaim dari ahli waris yang meminta sekolah ditutup atau lahan dibeli.
“Kita harus cari solusi agar pendidikan tetap berjalan. Ini perlu kebijakan yang tepat,” tegasnya.
