SUARA TRENGGALEK – Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait tata ruang serta perlindungan lahan pangan saat melakukan Kunjungan Spesifik ke Batang Industrial Park, Kamis (27/11/2025).
Kunjungan tersebut menjadi ruang bagi DPR RI untuk menyerap dan menyuarakan aspirasi daerah, khususnya dalam upaya memperkuat pendapatan dan daya saing industri nasional.
Novita Hardini, satu-satunya legislator perempuan dari Dapil 7 Jawa Timur, menyampaikan bahwa persoalan tata ruang masih menjadi hambatan besar bagi pengembangan industri di berbagai daerah.
Ia menilai ketidaksinkronan kebijakan antar kementerian, terutama mengenai status Lahan Sawah Dilindungi (LSD), berimbas pada ruang gerak pembangunan dan ekspansi industri.
“Kepala daerah ingin menjaga sawah sebagai lahan pangan, tapi di sisi lain kebijakan Kementerian ATR/BPN sering kali tidak selaras dengan prioritas ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Novita menyoroti permintaan jatah LSD dari ATR/BPN yang justru membuat keberadaan sawah produktif semakin terancam.
Kondisi itu, menurutnya, menimbulkan benturan kebijakan antara kementerian teknis dan program prioritas Presiden di sektor pangan.
“Kebijakan yang tidak terintegrasi ini membuat daerah kesulitan menyusun tata ruang yang adaptif. Jika dibiarkan, industri akan tertekan dan daya saing kita menurun,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menambahkan bahwa daerah saat ini tengah menghadapi keterbatasan fiskal. Karena itu, pembangunan berbasis investasi industri membutuhkan kepastian regulasi dan kepastian tata ruang.
“Ketika kebijakan tidak selaras, industri sulit bergerak, daerah tidak bisa tumbuh, dan pendapatan daerah ikut terhambat. Inilah yang harus DPR suarakan agar kebijakan pusat benar-benar berpihak pada penguatan ekonomi daerah,” pungkasnya.
