SUARA TRENGGALEK – Target capaian penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan peningkatan lama pendidikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek menjadi sorotan Panitia Khusus (Pansus) DPRD setempat.
Ketua Pansus DPRD Trenggalek, Sukarodin menegaskan bahwa setiap target pembangunan, termasuk penanganan ATS dan peningkatan lama sekolah, harus realistis dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kita harus tahu posisi kita saat ini di mana sebagai titik awal, dan target akhir kita seperti apa. Itu harus masuk akal dan sesuai realita,” kata Sukarodin, usai rapat, Senin (30/6/2025).
Sukarodin membeberkan data dari Komisi IV DPRD yang menunjukkan masih banyaknya ATS di Trenggalek. Dari total 4.917 anak yang masuk kategori ATS dan memungkinkan mengikuti program kejar paket A, B, dan C, baru sekitar 1.643 anak yang tertangani.
“Berarti masih ada sekitar 3.300 anak yang belum tertangani. Ini jadi tugas berat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) yang harus dibantu Dinsos P3A,” ujarnya.
Ia menambahkan, upaya menekan angka ATS harus diiringi dengan kebijakan konkret. Termasuk mendekatkan layanan pendidikan alternatif, seperti melalui lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren.
“Faktor ATS ini bermacam-macam. Mulai dari kondisi ekonomi keluarga, kasus broken home, hingga dampak dari pernikahan dini di masa lalu,” jelasnya.
Meski saat ini angka pernikahan usia dini menunjukkan tren penurunan, menurut Sukarodin dampak dari praktik tersebut masih terasa. Karena usia sekolah sekarang merupakan pernikahan di masa lalu.
“Pernikahan dini kini sudah mulai menurun, tahun ini tercatat turun 0,93 persen. Ini salah satu hasil dari implementasi Perda Layak Anak,” tandasnya.
