Inti Berita:
• SD Inovatif Trenggalek memutuskan keluar dari Program Makan Bergizi Gratis mulai tahun ajaran 2026/2027 setelah mengevaluasi pelaksanaannya selama sekitar 10 bulan.
• Sekolah menilai program tersebut mengurangi waktu belajar dan menimbulkan banyak sisa makanan.
• Sebagai gantinya, sekolah kembali mengoptimalkan program makan siang mandiri yang dinilai lebih fleksibel karena dapat menyesuaikan menu dan pengawasan.
SUARA TRENGGALEK – SD Muhammadiyah 1 Trenggalek atau yang lebih dikenal sebagai SD Inovatif Trenggalek resmi menghentikan keikutsertaannya dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai tahun ajaran 2026/2027.
Sekolah yang memiliki 421 siswa dan siswi dengan 18 kelas itu memutuskan untuk berhenti berdasarkan keputusan yang diambil setelah sekolah mengevaluasi pelaksanaan program selama kurang lebih 10 bulan sejak November 2025.
Kepala SD Inovatif Trenggalek, Ikhsan Nur Wahyudi, menegaskan keputusan itu bukan karena menolak pentingnya pemenuhan gizi bagi peserta didik.
Menurutnya, sekolah justru memilih kembali menjalankan program makan siang mandiri yang selama ini telah diterapkan sejak sekolah berdiri.
“Untuk tahun ajaran baru ini SD Muhammadiyah tidak ikut program MBG. Kita putuskan pada rapat kerja hari Selasa kemarin bahwa SD Muhammadiyah tidak mengikuti program MBG,” ujar Ikhsan, Sabtu (11/6/2026).
Menurutnya, hasil evaluasi internal menunjukkan beberapa persoalan selama pelaksanaan MBG, mulai dari berkurangnya waktu belajar, banyaknya makanan yang terbuang, hingga pertimbangan bahwa bantuan tersebut lebih dibutuhkan sekolah lain.
Waktu Belajar Berkurang dan Makanan Banyak Terbuang
Ikhsan mengatakan distribusi makanan dalam Program MBG menyita waktu pembelajaran di sekolah.
“Alasannya yang pertama itu menyita waktu pelajaran. Itu minimal setengah jam. Setengah jam itu pasti tersita waktunya,” katanya.
Selain itu, sekolah juga menyoroti banyaknya makanan yang tidak habis dikonsumsi siswa sehingga berakhir menjadi sampah.
“Kita merasa ada yang lebih membutuhkan daripada siswa SD Muhammadiyah. Terus yang ketiga juga terkait sisa makanan yang terlalu banyak, eman, mubazir. Dalam Islam itu mubazir tidak diperbolehkan. Dan itu banyak sekali yang terbuang setiap hari. Makanya kita memutuskan untuk tidak mengikuti program MBG tahun ini,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan di sekolah, Ia menyebut SD Inovatif telah mengikuti Program MBG selama kurang lebih 10 bulan sejak November 2025.
Program Makan Mandiri di Sekolah Tetap Berjalan
Meski tidak lagi mengikuti program MBG, sekolah memastikan seluruh siswa tetap mendapatkan makan siang melalui program katering mandiri yang telah berjalan sejak awal berdirinya sekolah.
“Kalau makan siswa tetap kita laksanakan di sekolah dengan konsep yang insyaallah tahun ini akan lebih kita buat lebih jelas lagi. Menu akan kita bagikan setiap bulan, termasuk pergantian menu makan dan snack,” ujar Ikhsan.
Ia menambahkan, orang tua siswa juga diberi kesempatan mencicipi makanan sekolah saat kegiatan tertentu sehingga dapat mengetahui kualitas makanan yang disediakan.
“Sudah sejak tahun pertama sekolah ini berdiri langsung ada program makan di sekolah. Makanya eman kalau itu dihapus. Wali murid pun juga merasa sayang kalau program itu dihentikan,” katanya.
Sekolah Lebih Mudah Mengawasi Kualitas Menu
Ikhsan menjelaskan sekolah bekerja sama dengan dapur mitra di luar sekolah untuk menyiapkan makanan. Selanjutnya makanan dibawa ke sekolah dan disajikan kepada siswa.
Siswa dapat mengambil nasi sesuai kebutuhan, sementara sekolah juga menyediakan lauk alternatif seperti telur, tahu, dan tempe apabila ada siswa yang kurang menyukai menu utama.
Menurutnya, sistem tersebut memudahkan sekolah mengawasi kualitas makanan.
“Jelas lebih enak yang mandiri. Karena kita bisa mengawasi secara langsung. Kalau ada makanan yang kurang enak atau anak-anak banyak yang tidak suka, kita bisa langsung komplain ke bagian dapur. Menunya juga bisa selalu berubah-ubah sesuai kebutuhan. Kalau MBG kami belum bisa menentukan sendiri karena semuanya mengikuti dari sana,” jelasnya.
Usulkan Anggaran Dialihkan ke Pendidikan
Selain menghentikan keikutsertaan dalam Program MBG, Ikhsan juga menyampaikan pandangannya terkait pemanfaatan anggaran pemerintah.
Menurutnya, apabila pemerintah ingin mengalihkan anggaran MBG ke sektor pendidikan, kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan keadilan antara sekolah negeri dan sekolah swasta.
“Saya setuju kalau mungkin MBG dialihkan ke program pendidikan, misalnya pendidikan murah atau gratis. Tapi tentunya harus dibedakan antara sekolah negeri dan swasta. Kalau negeri sudah dibiayai pemerintah, gurunya juga sudah mendapatkan gaji. Kalau swasta dari mana? Kalau memang mau digratiskan semua, pemerintah juga harus menyiapkan kesejahteraan guru yang ada di swasta. Itu baru adil,” pungkasnya.
