Inti Berita:
• Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menerapkan sistem penyajian prasmanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap, menyesuaikan kesiapan teknis dapur penyedia, fasilitas sekolah, dan pelatihan tenaga pelaksana.
• Sistem prasmanan bertujuan menyesuaikan kebutuhan makan siswa tanpa mengabaikan standar gizi; setiap siswa mendapatkan porsi awal sesuai takaran dan diperbolehkan mengambil makanan tambahan jika masih membutuhkan.
SUARA TRENGGALEK – Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan sistem penyajian prasmanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap.
Penerapan tersebut mempertimbangkan kesiapan dapur, sekolah, serta kebutuhan peserta didik agar pelayanan tetap memenuhi standar gizi yang ditetapkan.
Kepala BGN, Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menjelaskan bahwa sistem prasmanan tidak bisa langsung diterapkan tanpa persiapan.
Dapur penyedia makanan maupun pihak sekolah harus mengikuti pelatihan dan memastikan kesiapan teknis sebelum menjalankan mekanisme tersebut.
“Prasmanan ini bukan berarti bisa diterapkan begitu saja. Dapurnya harus dilatih, sekolahnya juga harus dilatih, dan kami harus memastikan semuanya siap. Setelah itu, baru bisa diterapkan secara bertahap dengan standar yang sama,” ujar Sudaryono.
Menurutnya, sistem prasmanan berpotensi meningkatkan efektivitas pelayanan MBG, terutama dalam menyesuaikan kebutuhan makan siswa.
Melalui mekanisme ini, setiap siswa tetap memperoleh porsi awal sesuai takaran gizi, sementara makanan tambahan disediakan bagi siswa yang masih membutuhkan.
Meski demikian, penerapan sistem prasmanan tidak mengubah ketentuan pemenuhan standar gizi. Setiap komponen makanan, mulai dari nasi hingga sumber protein, tetap harus mengikuti takaran yang berlaku.
“Porsi awal tetap harus ditakar sesuai standar. Setelah semua siswa mendapatkan bagiannya, disiapkan pula makanan tambahan untuk siswa yang masih membutuhkan. Dengan begitu, kebutuhan makan siswa dapat dilayani dengan lebih baik,” jelasnya.
BGN juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan awal sistem prasmanan. Evaluasi tersebut mencakup sejumlah tantangan di lapangan, seperti kebutuhan tenaga pendamping, pengaturan alur pelayanan, serta penyesuaian dengan jenjang kelas dan karakteristik siswa.
Sudaryono menilai, kebutuhan dan kemampuan siswa berbeda-beda sesuai tingkat pendidikannya. Siswa sekolah dasar kelas satu, misalnya, membutuhkan pendekatan pendampingan yang berbeda dibandingkan siswa kelas empat.
Karena itu, kesiapan guru, tenaga sekolah, dan pengelola dapur menjadi bagian penting sebelum sistem prasmanan diterapkan.
Kepala sekolah, guru, dan orang tua juga perlu memahami mekanisme pelayanan serta aspek edukasi yang menyertainya.
“Setiap sekolah memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, kami ingin memastikan sekolah yang menerapkan prasmanan benar-benar siap. Standarnya harus sama, mulai dari kesiapan pelaksana hingga peralatan yang digunakan, agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru,” ungkap Sudaryono.
BGN turut melakukan uji coba sistem prasmanan di sejumlah daerah, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa, termasuk Aceh, Palembang, dan Merauke.
Uji coba tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan berdasarkan kondisi geografis, jarak distribusi, kebutuhan tenaga kerja, serta kesiapan pelaksana di lapangan.
Hasil evaluasi dari berbagai daerah akan menjadi dasar pengembangan sistem prasmanan secara bertahap.
Dengan demikian, penyesuaian dan langkah mitigasi dapat disiapkan sebelum penerapannya diperluas ke lebih banyak sekolah dan dapur MBG.
Sementara itu, sekolah yang belum siap menerapkan sistem prasmanan tetap dapat melaksanakan pelayanan MBG melalui mekanisme penyajian yang telah berjalan.
