Inti Berita:
• Sebanyak 65 desa yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek dilaporkan terdampak bencana kekeringan, meski titik dampaknya terlokalisasi di lingkup RT/RW tertentu.
• Kecamatan Panggul menjadi wilayah terparah, di mana 13 dari total 17 desanya mengalami krisis air bersih sehingga membutuhkan penanganan intensif.
SUARA TRENGGALEK – Sebanyak 65 desa di wilayah Kabupaten Trenggalek dilaporkan terdampak kekeringan, jumlah tersebut tersebar di 14 kecamatan.
Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek terus mendistribusikan air bersih secara bergilir serta menyalurkan sarana penampungan air untuk membantu warga.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, mengatakan data tersebut dihimpun berdasarkan laporan dari pemerintah desa dan kecamatan hingga saat ini.
Menurutnya, dampak kekeringan tidak merata di seluruh wilayah desa maupun kecamatan. Kondisi tersebut hanya terjadi di titik-titik tertentu, seperti pada lingkungan RT atau RW tertentu.
“Ini menyebar. Jadi, meskipun kami menyampaikan 14 kecamatan dan 65 desa, sebetulnya hanya RT atau RW tertentu. Tidak seluruh wilayah kecamatan yang dimaksud terdampak,” jelas Triadi.
Ia mencontohkan Kecamatan Durenan, yang tidak seluruh desanya mengalami kekeringan. Dampak hanya dilaporkan terjadi di salah satu desa.
Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana, BPBD Trenggalek tetap melakukan distribusi air bersih secara bergilir untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.
Selain pasokan air bersih, BPBD juga menyalurkan sarana pendukung untuk membantu masyarakat menampung air.
Hingga saat ini, sebanyak 142 tandon telah didistribusikan ke 68 desa. BPBD juga menyalurkan sekitar 400 jeriken ke 50 desa serta 151 terpal yang tersebar di 55 desa.
Triadi menyebut Kecamatan Panggul masih menjadi wilayah dengan dampak kekeringan terparah berdasarkan laporan yang diterima BPBD.
Dari total 17 desa di Kecamatan Panggul, sebanyak 13 desa dilaporkan terdampak kekeringan.
BPBD Trenggalek terus memantau perkembangan kondisi di lapangan berdasarkan laporan pemerintah desa dan kecamatan untuk menentukan kebutuhan penanganan di wilayah terdampak.
