PERISTIWA

Anggaran Pembangunan Pasar Sebo Belum Pasti, Tunggu Provinsi

×

Anggaran Pembangunan Pasar Sebo Belum Pasti, Tunggu Provinsi

Sebarkan artikel ini

SUARA TRENGGALEK – Kepala Dinas Koperasi Mikro Perdagangan (Diskomidag) Trenggalek, Saniran mengatakan bahwa pembangunan pasar sebo merupakan tanggungjawab Provinsi.

“Penganggaran pembangunan pasar sebo itu bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur,” ungkap Saniran.

Rencana pembangunan pasar sebo yang berada di Kecamatan Watulimo itu menurutnya diusulkan Badan Perencanaan Daerah (Bapeda), sekarang belum ada informasi kepastian.

Menurutnya, tugas Diskomidag Trenggalek mempersiapkan proposal pengajuan, mulai dari penganggaran pembangunan. Menurutnya, pembangunan pasar sebo itu bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.

“Bantuan keuangan provinsi, baru saya klarifikasi ke Bappeda, sampai sekarang belum ada informasi soal kepastian kapan pelaksanaan pembangunan pasar sebo,” ucapnya melalui sambungan telepon.

Dalam wawancara (25/01/2024) Saniran menjabarkan pada tahun 2023, pihaknya mengusulkan revitalisasi di 4 lokasi pasar. Salah satu yang menjadi prioritas adalah Pasar Sebo Watulimo.

“Sebenarnya ada 4 usulan, Pasar Tugu tahap dua, Sukosari, Ngares dan satunya adalah Pasar Sebo,” terang Saniran melalui sambungan telepon.

Namun, prioritas revitalisasi pasar dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) menurutnya tematik. Dengan demikian, Saniran memilih Pasar Sebo dan membenahi usulannya di Kemendag.

“Pemerintah pusat program berubah, dari pasar rakyat diarahkan ke pasar tematik, atau pasar besar, namun masih ada sisa sedikit untuk pasar rakyat,” tegasnya.

Menurutnya, suasana perdagangan di Pasar Sebo kiosnya masih wajah lama. Kemudian untuk bangunan samping rusak, kayu lapuk. Sementara Pasar Sebo adalah jalur melintas wisatawan.

“Saluran drainase Pasar Sebo juga tidak jelas, kumuh memperihatinkan, dan itu jadi wajahnya wisatawan masuk. Pasca dibangun, kami berharap mendukung pariwisata dan produk pertanian seperti durian,” paparnya.

Tambahnya, untuk membangun Pasar Sebo, Dinas Komidag Trenggalek mengusulkan anggaran ke Kemendag. Menurut pengakuan Saniran, anggaran yang diusulkan sebanyak Rp 3 miliar untuk revitalisasi.

“Kami usulkan 3 miliar, semoga saja bisa realisasi karena memang usulannya ini lewat aplikasi dan kuotanya terbatas,” ujarnya.

Trenggalek
PERISTIWA

Perhutani Trenggalek Siaga Hadapi Ancaman Kebakaran Hutan, Gunung Orak Arik Jadi Titik Rawan

Inti Berita:
Perhutani dan instansi terkait siaga hadapi kemarau panjang 2026
Puncak kemarau diprediksi terjadi Juli–Agustus
Titik rawan kebakaran: Gunung Orak-Arik, Jaas, dan Gembleb
Pembakaran lahan jadi pemicu utama kebakaran
Antisipasi kekeringan dilakukan dengan penambahan sumber air dan biopori

SUARA TRENGGALEK – Perhutani bersama sejumlah instansi di Kabupaten Trenggalek meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan kekeringan yang diprediksi meningkat saat musim kemarau 2026.

Wakil Kepala KPH Perhutani Kediri Selatan, Hermawan, mengatakan langkah antisipasi dilakukan menyusul peringatan adanya fenomena kemarau panjang yang dipengaruhi perubahan iklim global.

“Ini bagian dari kesiapsiagaan perubahan iklim. Kita mendapat arahan langsung, termasuk dari Wakapolri, untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang tahun ini,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Menurut Hermawan, koordinasi lintas sektor telah dilakukan bersama Polres Trenggalek, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, hingga instansi terkait lainnya.

Dalam rapat tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga memaparkan prediksi puncak kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus 2026.

Sebagai langkah awal, pihaknya akan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama terkait larangan membuka lahan dengan cara dibakar.

“Kita lakukan edukasi bersama BPBD, termasuk pemasangan banner, flyer, dan kampanye di media sosial agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar,” jelasnya.

Hermawan mengungkapkan, sejumlah titik rawan kebakaran di Trenggalek telah dipetakan. Di antaranya kawasan Gunung Orak-Arik, Gunung Jaas, serta wilayah perbukitan di sekitar Desa Gembleb.

Menurutnya, aktivitas pembakaran lahan oleh masyarakat saat persiapan tanam menjadi salah satu pemicu utama kebakaran hutan.

“Biasanya lahan dibersihkan lalu dibakar. Ini yang menjadi pemicu kebakaran, apalagi saat angin kencang api bisa merambat ke kawasan hutan,” ujarnya.

Selain kebakaran, potensi kekeringan juga menjadi perhatian serius. Hermawan menyebut pihaknya telah berkoordinasi untuk mengantisipasi krisis air seperti yang terjadi pada 2024 lalu.

Upaya yang dilakukan antara lain memperbanyak titik penampungan air, termasuk pembuatan biopori serta inventarisasi sumber mata air di kawasan hutan.

“Kita inventarisasi mata air yang ada untuk mendukung daerah yang berpotensi mengalami kekeringan, seperti wilayah Panggul dan sekitarnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi potensi bencana tersebut.

“Kita harus bahu-membahu agar kejadian kekeringan seperti tahun 2024 tidak terulang,” tegasnya.

Hermawan juga menyoroti potensi kebakaran di kawasan yang berdekatan dengan permukiman warga, khususnya di wilayah Gunung Orak-Arik.

Area tersebut dinilai rawan karena berada di atas lahan perkebunan milik warga yang kerap dibersihkan dengan cara dibakar.

“Yang paling rawan itu di Orak-Arik karena dekat dengan permukiman. Kalau pembakaran di kebun tidak diawasi, apinya bisa merambat ke atas,” ujarnya.

Selain itu, kawasan Gunung Jaas juga menjadi perhatian karena banyaknya bambu kering yang mudah terbakar.

Ia bahkan menyinggung kasus kebakaran sebelumnya yang diduga dipicu oleh aktivitas manusia.

Dengan berbagai langkah tersebut, Perhutani berharap potensi kebakaran hutan dan kekeringan di Trenggalek dapat ditekan sejak dini.