SUARA TRENGGALEK – Penelitian terjadinya tanah gerak dan longsor di Dusun Depok Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh diharapkan menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan mitigasi dan penanganan.
Penelitian tersebut dilakukan Tim dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Oktory Prambada, salah satu peneliti PVMBG mengatakan jika Tim PVMBG melakukan pemetaan geologi untuk memastikan kondisi area terdampak dan mengidentifikasi potensi longsor susulan.
“Dari hasil pengamatan sementara, ditemukan satu mahkota longsor besar yang membentang dari sisi barat, utara, hingga timur kawasan perbukitan,” ungkapnya.
Menurut Oktory, area ini masih berpotensi mengalami longsor susulan karena retakan tanah yang ada belum ditangani dengan baik. Retakan ini bisa menjadi jalur air yang memicu longsor lanjutan.
Selain itu, lubang retakan tanah yang dibiarkan terbuka dinilai memperburuk risiko di kawasan tersebut. Oleh karena itu, PVMBG merekomendasikan langkah mitigasi segera untuk mencegah dampak yang lebih besar.
Sementara itu, Kepala BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, menyatakan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten sedang menyiapkan rencana relokasi untuk 119 warga terdampak.
Jika lahan relokasi telah siap, pemerintah provinsi akan segera membangun rumah untuk para pengungsi.
“Prioritas kami adalah memastikan warga yang terdampak bencana mendapatkan tempat tinggal yang aman. Relokasi ini merupakan langkah jangka panjang untuk melindungi mereka dari ancaman longsor,” ujar Gatot.
Sebelumnya, sebanyak 119 warga dari 38 rumah di Dusun Depok harus mengungsi akibat bencana tanah gerak dan longsor yang terjadi di wilayah mereka.
“Saat ini, sebagian besar pengungsi tinggal di posko sementara atau menumpang di rumah kerabat,” tuturnya.
Dengan langkah penelitian dan relokasi yang sedang berlangsung, pemerintah berharap dapat meminimalkan risiko serta memberikan solusi permanen bagi warga terdampak bencana di Trenggalek.
