Inti Berita:
• Musim kemarau 2026 diprediksi lebih panjang, puncak Agustus-September.
• BPBD Trenggalek imbau masyarakat mulai hemat air dan sesuaikan pola tanam.
• Belum ada wilayah yang mengalami kekeringan atau minta droping air.
• Daerah rawan karhutla sudah dipetakan sebagai langkah antisipasi.
• Pemkab juga dorong penanaman pohon untuk mitigasi lingkungan.
SUARA TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai mengantisipasi potensi musim kemarau panjang pada tahun 2026.
Berdasarkan informasi dari BMKG, peralihan musim dari penghujan ke kemarau saat ini sudah mulai terasa.
Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, mengatakan bahwa perubahan musim hidrometeorologi basah menuju kering tengah berlangsung, sehingga masyarakat diminta mulai melakukan langkah antisipatif.
“Berdasarkan informasi yang terus kami update dari BMKG, memang saat ini sudah mulai terasa perubahan musim dari hidrometeorologi basah ke kering,” ujarnya.
Ia menjelaskan, musim kemarau tahun ini diprediksi berlangsung lebih panjang dibanding biasanya. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.
“Perkiraan dari BMKG, musim kemarau tahun 2026 ini lebih panjang, dengan puncaknya sekitar bulan Agustus dan September,” jelasnya.
Seiring kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk mulai menghemat penggunaan air serta menyesuaikan jenis tanaman, khususnya di sektor pertanian, agar tetap produktif di tengah keterbatasan air.
BPBD Trenggalek juga telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta pihak terkait, termasuk Perhutani, untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kami sudah memetakan daerah-daerah yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” tambahnya.
Selain itu, upaya mitigasi juga dilakukan melalui kegiatan penanaman pohon oleh beberapa OPD sebagai bagian dari program pengurangan emisi karbon (zero carbon).
Meski demikian, hingga saat ini BPBD memastikan belum ada laporan wilayah di Trenggalek yang mengalami kekeringan hingga membutuhkan suplai air bersih.
“Sampai saat ini belum ada permintaan kiriman air dari daerah yang mengalami kekeringan,” tegas Stefanus.
Ia menambahkan, kondisi kekurangan air seperti yang pernah terjadi di wilayah Prambon sebelumnya bukan termasuk kategori kekeringan, melainkan persoalan teknis yang telah ditangani oleh dinas terkait.
BPBD menegaskan akan terus memantau perkembangan cuaca serta kesiapsiagaan wilayah, sekaligus membuka layanan distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat.
