PERISTIWA

Uang Jasa Pengabdian Bagi Anggota DPRD Trenggalek

×

Uang Jasa Pengabdian Bagi Anggota DPRD Trenggalek

Sebarkan artikel ini

SUARATRENGGALEK.COM – yang akan duduk di kursi DPRD Kabupaten Trenggalek dipastikan akan ada perubahan. Dari 45 anggota DPRD petahana, sekitar 16 wajah akan diganti oleh wajah baru yang telah di tetapkan KPU beberapa waktu lalu.

Meskipun demikian, sesuai amanat perundang – undangan akan mendapatkan uang jasa pengabdian. Besarnya, bergantung dari lama masa menjabat dan nilai uang representasi. Besarannya sesuai dengan pengaturan sesuai di pasal 19.

Sekretaris DPRD Trenggalek Muhtarom mengatakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, disebutkan bahwa bagi pimpinan dan anggota yang mengakhiri masa jabatannya diberikan Uang Jasa Pengabdian.

Untuk persiapan itu, ads sekitar Rp 400 juta anggaran yang bakal disiapkan untuk membayar jasa pengabdian wakil rakyat tersebut. Besaran biaya pengabdian yang diterima tiap anggota legislatif bisa berbeda.

“Besaran jasa pengabdian, ditentukan berdasarkan masa kerja dan kedudukan yang bersangkutan,” kata Muhtarom, Senin (13/5/2024).

Menurut Muhtarom, untuk anggota yang dapat Penggantian Antar Waktu (PAW) besaran jasa pengabdian tidak sama dengan anggota yang sejak awal menjabat.

Dimamna pembayaran jasa pengabdian tersebut sesuai dengan regulasi. Anggota DPRD yang telah mengakhiri masa tugasnya dan diberhentikan dengan hormat, maka diberikan jasa pengabdian.

“Sedangkan untuk besaran nominal jasa pengabdian yang diterima anggota DPRD bervariasi,” tuturnya.

Itu seperti bagi anggota DPRD yang masa kerja satu tahun, maka akan menerima satu kali uang representasi, dua tahun dua kali uang representasi, dan seterusnya.

Jumlah uang satu kali representasi untuk anggota DPRD itu sekitar Rp 1,5 juta, sedangkan untuk wakil ketua Rp 1,6 juta. Kemudian untuk ketua itu Rp 2,1 juta.

“Nah, untuk anggota DPRD yang mengalami PAW, akan menerima jasa pengabdian sesuai masa tugas yang dijalani pasca PAW,” ungkapnya.

Muhtarom juga mencontohkan, anggota DPRD yang masa tugasnya hanya satu tahun akan menerima satu kali uang representasi, sementara yang menggantikan lebih dari satu tahun, akan menerima sesuai dengan masa kerjanya.

Seperti Eko Wahyudi, dari PKS hanya menjabat selama satu tahun, sehingga hanya akan menerima satu kali uang representasi. Sedangkan untuk Heru Dwi Kuncoro dan Joko Prasetyo dari PKB yang menggantikan lebih lama, akan menerima sesuai dengan masa kerjanya, empat tahun.

“Pemberian jasa pengabdian ini diharapkan menjadi bentuk penghargaan bagi para anggota DPRD disini atas pengabdian mereka selama menjabat,” tutupnya.

Trenggalek
PERISTIWA

Perhutani Trenggalek Siaga Hadapi Ancaman Kebakaran Hutan, Gunung Orak Arik Jadi Titik Rawan

Inti Berita:
Perhutani dan instansi terkait siaga hadapi kemarau panjang 2026
Puncak kemarau diprediksi terjadi Juli–Agustus
Titik rawan kebakaran: Gunung Orak-Arik, Jaas, dan Gembleb
Pembakaran lahan jadi pemicu utama kebakaran
Antisipasi kekeringan dilakukan dengan penambahan sumber air dan biopori

SUARA TRENGGALEK – Perhutani bersama sejumlah instansi di Kabupaten Trenggalek meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan kekeringan yang diprediksi meningkat saat musim kemarau 2026.

Wakil Kepala KPH Perhutani Kediri Selatan, Hermawan, mengatakan langkah antisipasi dilakukan menyusul peringatan adanya fenomena kemarau panjang yang dipengaruhi perubahan iklim global.

“Ini bagian dari kesiapsiagaan perubahan iklim. Kita mendapat arahan langsung, termasuk dari Wakapolri, untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang tahun ini,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Menurut Hermawan, koordinasi lintas sektor telah dilakukan bersama Polres Trenggalek, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, hingga instansi terkait lainnya.

Dalam rapat tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga memaparkan prediksi puncak kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus 2026.

Sebagai langkah awal, pihaknya akan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama terkait larangan membuka lahan dengan cara dibakar.

“Kita lakukan edukasi bersama BPBD, termasuk pemasangan banner, flyer, dan kampanye di media sosial agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar,” jelasnya.

Hermawan mengungkapkan, sejumlah titik rawan kebakaran di Trenggalek telah dipetakan. Di antaranya kawasan Gunung Orak-Arik, Gunung Jaas, serta wilayah perbukitan di sekitar Desa Gembleb.

Menurutnya, aktivitas pembakaran lahan oleh masyarakat saat persiapan tanam menjadi salah satu pemicu utama kebakaran hutan.

“Biasanya lahan dibersihkan lalu dibakar. Ini yang menjadi pemicu kebakaran, apalagi saat angin kencang api bisa merambat ke kawasan hutan,” ujarnya.

Selain kebakaran, potensi kekeringan juga menjadi perhatian serius. Hermawan menyebut pihaknya telah berkoordinasi untuk mengantisipasi krisis air seperti yang terjadi pada 2024 lalu.

Upaya yang dilakukan antara lain memperbanyak titik penampungan air, termasuk pembuatan biopori serta inventarisasi sumber mata air di kawasan hutan.

“Kita inventarisasi mata air yang ada untuk mendukung daerah yang berpotensi mengalami kekeringan, seperti wilayah Panggul dan sekitarnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi potensi bencana tersebut.

“Kita harus bahu-membahu agar kejadian kekeringan seperti tahun 2024 tidak terulang,” tegasnya.

Hermawan juga menyoroti potensi kebakaran di kawasan yang berdekatan dengan permukiman warga, khususnya di wilayah Gunung Orak-Arik.

Area tersebut dinilai rawan karena berada di atas lahan perkebunan milik warga yang kerap dibersihkan dengan cara dibakar.

“Yang paling rawan itu di Orak-Arik karena dekat dengan permukiman. Kalau pembakaran di kebun tidak diawasi, apinya bisa merambat ke atas,” ujarnya.

Selain itu, kawasan Gunung Jaas juga menjadi perhatian karena banyaknya bambu kering yang mudah terbakar.

Ia bahkan menyinggung kasus kebakaran sebelumnya yang diduga dipicu oleh aktivitas manusia.

Dengan berbagai langkah tersebut, Perhutani berharap potensi kebakaran hutan dan kekeringan di Trenggalek dapat ditekan sejak dini.