SUARA TRENGGALEK – Fraksi Partai Amanat Demokrat menyoroti beberapa ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Sekaligus menyampaikan berbagai kritik dan usulan terkait rencana anggaran tahun mendatang.
Melalui pandangan umumnya, fraksi tersebut juga menyampaikan perlunya penyesuaian dan pembahasan lebih detail terhadap beberapa faktor terutama belanja insfrastruktur.
“Untuk tahun 2025 belanja daerah sekitar Rp 1,982 triliun lebih, angka itu lebih rendah dari tahun 2024 ini,” kata Ketua Fraksi Partai Amanat Demokrat, Mugianto, Selasa (5/11/2024).
Lebih jelas Mugianto menyampaikan APBD Trenggalek diproyeksikan turun sebesar Rp 49,463 milyar lebih, atau sekitar 2 persen dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp 2,31 triliun lebih.
Dengan proyeksi APBD yang turun pihaknya memberikan saran harus ada perimbangan antara belanja operasi dan belanja modal, agar proporsinya lebih ideal yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat secara luas.
“Kita perlu menggali lebih dalam potensi pendapatan daerah dan melakukan inovasi untuk mencapai target yang realistis,” katanya.
Dirinya juga mengungkapkan untuk kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus didasarkan pada kajian ilmiah yang kuat. Ditambahkan proyeksi pendapatan transfer yang mengalami penurunan, yang dianggap dapat mengganggu rencana pembangunan.
“Karena itu, kami juga meminta penjelasan terkait pengurangan ini dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja agar pendapatan transfer, seperti Dana Intensif Daerah (DID), dapat dimaksimalkan,” katanya.
Dalam aspek belanja daerah, Mugianto mengingatkan bahwa belanja modal dan infrastruktur harus menjadi prioritas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Apalagi untuk tahun depan belanja modal direncanakan sebesar Rp 155, 448 miliar atau turun sekitar Rp 17, 809 miliar atau sekitar 10 persen dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp 173,257 miliar.
“Lebih parahnya lagi belanja infrastuktur pada 2025 mendatang hanya sebesar Rp 91, 554 miliar dimana jauh dari tahun 2024 yang sebesar Rp 124, 408 miliar,” ungkap Mugianto.
Diimbuhkan Mugianto, kondisi seperti ini dirinya menganggap bahwa alokasi untuk belanja modal dan infrastruktur menunjukkan kurangnya keseriusan Pemkab Trenggalek dalam menangani kebutuhan dasar masyarakat.
Maka Fraksinya dalam penyampaian pandangan umum meminta adanya transparansi transparansi dan akuntabilitas dalam belanja operasi. Sehingga meminta pemerintah untuk memberikan data terkait kebutuhan pegawai agar belanja pegawai terukur dan sesuai dengan kebutuhan.
Dengan kata lain alokasi anggaran harus difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang akan langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Kita harus berani mengambil risiko untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan prioritas anggaran harus diarahkan pada solusi yang nyata untuk permasalahan masyarakat.
Rencana itu menurutnya harus dibahas secara komprehensif agar dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat Trenggalek.” Ungkap Ketua Komisi II DPRD Trenggalek tersebut.