SUARA TRENGGALEK – Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang digelar di Kabupaten Trenggalek disambut antusias oleh Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Senin (5/5/2025).
Mas Ipin biasa disapa menilai kegiatan ini sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang rutin memberikan layanan publik hingga ke tingkat desa setiap hari Rabu.
“Kegiatan seperti ini setiap Rabu kami lakukan. Tadi saya sampaikan kepada Pak Deputi, kita ngantor di desa setiap hari Rabu. Semua layanan di kabupaten, termasuk mitra strategis seperti perbankan juga hadir,” kata Mas Ipin.
Ia juga menyebut bahwa Pemkab Trenggalek telah melakukan berbagai asesmen untuk mendukung investasi, khususnya terhadap aset milik daerah.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah proses lelang Rumah Potong Hewan (RPH) yang diarahkan untuk menjadi bagian dari rantai pasok halal (halal supply chain).
“Kita ingin finalisasi menjadi salah satu jaringan halal supply chain. Tidak hanya mewadahi Juru Sembelih Halal (JULEHA), tapi juga dagingnya kita kemas dengan baik dan suplai ke pasar tradisional. Termasuk mendukung program strategis Presiden untuk dapur Makan Bergizi Gratis,” imbuhnya.
Sementara itu Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, M. Riza Damanik, menyampaikan bahwa Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya dilaksanakan di Pontianak, Kalimantan Barat.
“Yang hadir ada 1.200 usaha mikro, mendapatkan layanan mulai dari sertifikasi halal, PIRT, asuransi mikro, BPJS Ketenagakerjaan, layanan umum, KUR, merek, dan lainnya,” jelas Riza.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan produktivitas usaha mikro agar lebih terencana, lebih baik, dan bisa naik kelas. Riza menyoroti dua persoalan utama yang dihadapi pelaku usaha mikro, yaitu rendahnya literasi dan akses pembiayaan.
“Banyak usaha mikro belum mendapatkan informasi memadai tentang akses pembiayaan mikro. Untuk itu kami bekerja sama dengan Komisi VII DPR RI, pemerintah daerah, dan provinsi mendorong pelaku usaha agar bisa mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR),” paparnya.
Pemerintah, lanjut Riza, telah mengalokasikan Rp300 triliun untuk pembiayaan UMKM melalui skema KUR. Dana ini ditargetkan menjangkau 2,4 juta debitur baru, 1,2 juta debitur graduasi, dan 60% untuk sektor produktif.
“Kami juga ingin mendorong pembiayaan untuk sektor-sektor unggulan di tiap daerah agar mampu menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada pendapatan daerah serta masyarakat,” tutupnya.
