Inti Berita:
• RSUD dr. Soedomo Trenggalek segera mengoperasikan layanan cuci darah baru berkapasitas 30 pasien.
• DPRD menyoroti aturan BPJS yang sering berubah dan dinilai memberatkan rumah sakit.
• Antrean panjang apotek RSUD dipicu tingginya jumlah pasien hingga 800 orang per hari.
SUARA TRENGGALEK – Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, memastikan layanan hemodialisa atau cuci darah baru di RSUD dr. Soedomo Trenggalek segera beroperasi dalam waktu dekat.
Kehadiran layanan tersebut diharapkannya dapat menjadi solusi bagi pasien gagal ginjal di Trenggalek agar tidak perlu lagi berobat ke luar daerah.
Menurut Sukarodin, unit layanan cuci darah baru itu memiliki kapasitas besar dan mampu melayani hingga 30 pasien dalam satu kali pelayanan.
“Alhamdulillah untuk cuci darah sudah siap. Satu kali pelayanan bisa sampai 30 pasien. Ini kabar gembira agar masyarakat paham kalau cuci darah tidak perlu ke Tulungagung, cukup di Trenggalek,” ujarnya, Kamis (28/5/2026).
Selain membahas layanan hemodialisa, Komisi IV DPRD Trenggalek juga membahas sejumlah persoalan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah, terutama terkait aturan BPJS Kesehatan yang dinilai sering berubah.
Sukarodin mengatakan perubahan regulasi BPJS membuat rumah sakit kesulitan dalam pelayanan pasien. Salah satunya terkait pembatasan hari rawat inap hingga perubahan jenis obat yang tidak lagi ditanggung BPJS.
“Rumah sakit juga beberapa kali mengeluh, termasuk hari ini. Pasien dibatasi kalau sudah sekian hari maka dipulangkan karena BPJS tidak meng-cover. Dulu obat tertentu masih ditanggung, sekarang ada perubahan dan tidak lagi ter-cover. Ini membuat rumah sakit keteteran,” jelasnya.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti antrean panjang pelayanan apotek di RSUD dr. Soedomo. Tingginya jumlah pasien rawat jalan setiap hari membuat proses pengambilan obat memakan waktu lama.
“Kalau sehari pasien sampai 800 orang tentu pelayanan apotek antre panjang,” katanya.
Menurut Sukarodin, rumah sakit sebenarnya telah menjalankan solusi pengiriman obat melalui jasa pos dengan tambahan biaya sekitar Rp 10 ribu.
Namun, cara tersebut dinilai belum efektif bagi pasien yang harus segera mengonsumsi obat setelah pemeriksaan dokter.
“Repotnya kalau dokter meminta obat segera diminum, tetapi antreannya lama. Akhirnya pasien tidak bisa segera minum obat,” ujarnya.
Karena itu, Komisi IV DPRD Trenggalek mendorong manajemen rumah sakit menambah sumber daya manusia (SDM) di bagian farmasi serta memperluas ruang pelayanan apotek.
“Perlu ada tambahan SDM di apotek. Kalau ruang pelayanan kurang ya perlu ditambah atau ada tambahan layanan apotek,” tegasnya.
Menanggapi kondisi fiskal daerah yang sedang tidak stabil, Sukarodin menilai penambahan dokter spesialis masih memungkinkan dilakukan melalui mekanisme pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Karena ini BLUD, saya kira seiring pendapatan yang kembali ke BLUD itu sendiri, pengelolaannya tidak ada masalah,” pungkasnya.
