SUARA TRENGGALEK – Bank Jatim Cabang Trenggalek kembali menuai kritik tajam dari kalangan legislatif. Lembaga keuangan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu dinilai belum menunjukkan peran optimal.
Upaya tersebut dimaksudkan Komisi II DPRD Trenggalek untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, menyampaikan secara terbuka kritiknya saat rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Bank Jatim.
Menurut Mugianto, Bank Jatim selama ini cenderung bermain aman dengan memprioritaskan penyaluran kredit kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini dianggap lebih menguntungkan pihak bank karena risiko pinjaman dinilai rendah dengan skema potong gaji.
“Pendekatan ini mencerminkan mentalitas bisnis yang malas mengambil risiko, dan abai terhadap peran intermediasi perbankan,” tegas Mugianto.
Data yang dihimpun Komisi II menunjukkan bahwa jumlah debitur UMKM aktif di Bank Jatim Cabang Trenggalek hanya sekitar 2.600 orang. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi UMKM di 150 desa dan kelurahan se-Kabupaten Trenggalek.
“Sesuai data OSS, jumlah UMKM di Trenggalek sekitar 25.800. Kalau hanya 2.600 yang dilayani, ini jelas minim,” jelasnya.
Mugianto menegaskan, sebagai bank milik daerah, Bank Jatim seharusnya tidak hanya mengejar profit dan keamanan dana, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam pemerataan ekonomi lokal.
Ia juga mendesak agar Bank Jatim lebih aktif menjangkau pelaku UMKM melalui berbagai cara seperti penyediaan kredit berbunga ringan, program pendampingan, serta pendekatan jemput bola ke lapangan.
“Kami ingin Bank Jatim hadir di tengah rakyat, bukan hanya jadi tempat nyetor gaji ASN. Kalau hanya mengandalkan ASN, ini kegagalan dalam menjalankan fungsi perbankan daerah,” lanjut politisi Partai Demokrat itu.
Tak hanya soal fungsi intermediasi, Mugianto juga menyoroti belum jelasnya kontribusi Bank Jatim terhadap PAD Trenggalek. Hingga kini, belum ada kepastian terkait jumlah dividen yang akan disetor untuk tahun anggaran 2025.
“Katanya RUPS baru Mei. Artinya, hari ini kita belum tahu pasti berapa dividen yang akan masuk. Ini juga perlu dikawal,” tandasnya.
Kembali disampaikan Mugianto bahwa dorongan ini bukan tanpa dasar. UMKM dianggap sebagai tulang punggung ekonomi daerah yang nyata.
“Jika akses permodalan diperluas, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat luas,” pungkasnya.
