Inti Berita:
• Komisi II DPRD Trenggalek menyoroti capaian PAD semester pertama 2026 yang masih berada di kisaran 30 persen.
• DPRD meminta pemerintah daerah mengevaluasi kinerja OPD penghasil, terutama yang masih dipimpin pelaksana tugas (PLT), serta memperkuat pengawasan terhadap BUMD agar mampu meningkatkan kontribusi terhadap PAD dan mendorong kemandirian fiskal daerah.
SUARA TRENGGALEK – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek hingga semester pertama 2026 yang masih berada di kisaran 30 persen menjadi sorotan DPRD Trenggalek.
DPRD Trenggalek menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil maupun badan usaha milik daerah (BUMD).
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, mengatakan rendahnya realisasi PAD mengindikasikan masih adanya persoalan dalam pengelolaan pendapatan daerah.
“Kalau kita melihat dari pendapatan asli daerah tahun 2025, hampir semua OPD tidak tercapai. Ini menunjukkan OPD penghasil dan OPD-OPD yang hari ini masih PLT itu tidak produktif. Tidak punya tanggung jawab secara moral untuk meningkatkan atau memenuhi target-target pendapatan,” ujar Mugianto.
Menurutnya, penyebab tidak tercapainya target pendapatan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Ia menilai masih banyaknya kepala OPD yang berstatus pelaksana tugas (PLT) bisa menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kinerja.
Selain itu, etos kerja petugas pemungut maupun kepemimpinan di masing-masing OPD juga dinilai perlu menjadi perhatian.
“Bisa jadi karena OPD-OPD-nya masih PLT. Bisa jadi karena etos kerjanya dari petugas pungut dan leader dari OPD itu sendiri. Penyebabnya banyak faktor,” katanya.
Khawatir Target PAD 2026 Kembali Meleset
Mugianto mengaku khawatir target PAD hingga akhir tahun 2026 kembali tidak tercapai apabila realisasi pada semester pertama masih bertahan di angka sekitar 30 persen.
“Kalau sampai terjadi di tahun 2026 ini yang kelihatannya semester pertama masih di angka 30-an persen, tidak menutup kemungkinan target pendapatan di Desember nanti tidak tercapai lagi. Saya yakin juga akan terulang,” ujarnya.
Ia kembali menyoroti perlunya penataan kepemimpinan pada OPD penghasil agar target pendapatan daerah dapat tercapai.
“Karena juga masih banyak kepala OPD yang PLT, leader-leader dari OPD penghasil juga belum tertata secara baik,” tambahnya.
Kontribusi BUMD Dinilai Belum Maksimal
Selain OPD, Komisi II DPRD juga menyoroti kontribusi badan usaha milik daerah terhadap PAD Kabupaten Trenggalek.
Menurut Mugianto, hingga saat ini baru BPR Jwalita atau Bank Trenggalek yang dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
“BUMD kita hari ini semua harus kita awasi. Banyak BUMD yang belum mampu menyumbang PAD secara signifikan kecuali BPR Jwalita atau Bank Trenggalek. Yang lainnya seperti PDAM, PDAU, kemudian PT JET itu masih jauh dari harapan kita,” katanya.
Ia menilai pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan pendampingan terhadap seluruh BUMD agar mampu meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
Khusus PT JET, Mugianto menilai persoalan utama bukan pada kemampuan menghasilkan keuntungan, melainkan tata kelola perusahaan.
“PT JET itu bukannya tidak untung. Untungnya banyak sebenarnya. Cuma cara kita mengelola dan membuat laporan setoran kepada PAD saja yang harus betul-betul dicermati dan diawasi. Cara pengelolaannya saja kurang profesional menurut kami,” tegasnya.
Sementara itu, untuk PDAU dan PDAM, ia meminta pemerintah memaksimalkan potensi usaha yang telah dimiliki, termasuk pengembangan usaha air minum kemasan.
Tingkat Kemandirian Fiskal Masih Rendah
Mugianto juga menyoroti tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Trenggalek yang dinilai masih rendah apabila dibandingkan dengan besaran APBD.
Menurutnya, dengan APBD sekitar Rp 2 triliun dan PAD yang masih berada di kisaran Rp 350 miliar, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan kemampuan pendapatan sendiri.
“Kalau kita melihat APBD kita yang kurang lebih Rp 2 triliun, kemudian dikonversi dengan PAD yang baru 350-an miliar, tingkat kemandirian kabupaten kita itu masih jauh panggang dari api,” pungkasnya.
