PERISTIWA

Kasus Dugaan Hina Lambang PSHT, Pemilik Akun TikTok DON di Trenggalek Tunggu Jadwal Sidang Perdana

×

Kasus Dugaan Hina Lambang PSHT, Pemilik Akun TikTok DON di Trenggalek Tunggu Jadwal Sidang Perdana

Sebarkan artikel ini

Perkara dugaan penghinaan terhadap lambang organisasi pencak silat PSHT yang menjerat pemilik akun TikTok DON berinisial TPA (24), warga Desa Wonorejo, resmi dilimpahkan Kejari Trenggalek ke Pengadilan Negeri Trenggalek.

Trenggalek
Tersangka pemilik akun TikTok DON saat proses pelimpahan dari Polres Trenggalek ke Kejaksaan Negeri Trenggalek.
Inti Berita:
• Kejari Trenggalek memastikan proses hukum kini tinggal menunggu penetapan majelis hakim untuk menentukan jadwal sidang perdana.
• Penangkapan tersangka oleh Satreskrim Polres Trenggalek pada September 2026 lalu atas siaran langsung (live) dan konten media sosial bermuatan dugaan ujaran penghinaan.
• Dalam perkara ini, terdakwa dijerat Pasal 243 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap UU Nomor 1 Tahun 2023.

SUARA TRENGGALEK – Perkara dugaan penghinaan terhadap lambang organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang menjerat pemilik akun TikTok DON, TPA (24), resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Trenggalek.

Tahapan tersebut disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek, Hendryko Prabowo. Ia mengatakan pelimpahan perkara tersebut dilakukan pada 19 November 2026.

Dengan demikian, proses hukum selanjutnya tinggal menunggu penetapan hakim untuk menentukan jadwal persidangan.

“Sudah dilimpahkan kepada kemarin ya. 19 November 2026 juga,” kata Hendryko saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, surat dakwaan terhadap TPA telah rampung disusun oleh tim jaksa. Saat ini, pihaknya tinggal menunggu penetapan hakim sebelum sidang pertama digelar.

“Sudah dilimpahkan ke pengadilan. Jadi, tinggal nanti menunggu penetapan hakim untuk disidangkan. Dakwaannya sudah rampung,” ujarnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, TPA, warga Desa Wonorejo, Kecamatan Gandusari, diamankan Satreskrim Polres Trenggalek pada Senin (7/9/2026) malam di wilayah Kabupaten Trenggalek.

Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut laporan terkait siaran langsung dan konten media sosial yang diduga memuat ujaran permusuhan serta penghinaan terhadap lambang organisasi PSHT.

Setelah penangkapan itu, Polres Trenggalek mengimbau masyarakat, khususnya warga PSHT, agar tidak melakukan konvoi maupun kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Imbauan tersebut disampaikan Kasi Humas Polres Trenggalek, AKP Katik. Ia meminta masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri karena perkara tersebut telah ditangani kepolisian.

“Dengan adanya tindak tegas dari Polres Trenggalek melalui Satreskrim kami mohon masyarakat tidak menanggapi hal macam-macam. Jadi, kami sudah tindak tegas tindak lanjuti tentang perkara adanya laporan,” kata Katik.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama ketika membuat maupun menyebarkan konten.

“Atas kejadian dugaan hinaan di media sosial dan ini organisasi yang bisa menggerakkan masyarakat atau yang lain, kami menghimbau kepada masyarakat terutama yang pemegang HP memiliki medsos agar supaya hati-hati dan bijaksana menggunakan medsos,” ujarnya.

Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan ketentuan Pasal 243 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi pernyataan perasaan permusuhan terhadap kelompok tertentu.

Atas penerapan pasal tersebut, tersangka disebut terancam pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Sebelum dilimpahkan ke pengadilan, Kejari Trenggalek telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II dari penyidik Satreskrim Polres Trenggalek.

Setelah tahap II, jaksa melakukan penahanan lanjutan terhadap TPA hingga 25 November 2026 sembari menyusun surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Kini, setelah berkas perkara dan dakwaan dilimpahkan pada 19 November 2026, proses selanjutnya menunggu penetapan majelis hakim dan jadwal persidangan. Fakta-fakta perkara akan diuji dalam persidangan.