PERISTIWA

Bukan Cuma Soal Geologi, Raperda Kawasan Karst Trenggalek Lindungi Masyarakat hingga Flora dan Fauna

×

Bukan Cuma Soal Geologi, Raperda Kawasan Karst Trenggalek Lindungi Masyarakat hingga Flora dan Fauna

Sebarkan artikel ini

Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) meminta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Lindung Karst tidak hanya berfokus pada aspek geologi.

Trenggalek
Pelaksanaan FGD ARPT bersama DPRD Trenggalek membahas Raperda Kawasan Lindung Karst.
Inti Berita:
• ART mengusulkan penambahan dua asas yakni keadilan ekologi dan keadilan antargenerasi ke dalam naskah akademik, sekaligus menekankan perlunya kejelasan istilah kategori karst agar tidak tumpang tindih.
• Raperda ini akan menjadi arah untuk mengisi kekosongan hukum pada perlindungan ekosistem karst yang menjadi kewenangan Kabupaten Trenggalek

SUARA TRENGGALEK – Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) meminta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Lindung Karst tidak hanya berfokus pada aspek geologi.

Akan tetapi Raperda tersebut diharapkan juga mengatur tengang perlindungan ekosistem secara menyeluruh, termasuk keberadaan masyarakat, flora dan fauna.

Masukan tersebut disampaikan perwakilan ART, Suripto dalam forum diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) pembahasan naskah akademik dan draf Raperda Kawasan Lindung Karst, Kamis (19/11/2026) di DPRD Trenggalek.

Menurut Suripto, pembahasan naskah akademik harus memastikan bahwa landasan ilmiah dan teknokratis yang disusun benar-benar mampu menjawab persoalan di lapangan.

Hasil kajian tersebut nantinya harus diterjemahkan menjadi pasal-pasal yang jelas dan dapat diterapkan.

Ia menilai, naskah akademik yang dibahas telah memuat 10 asas. Namun, ARPT mengusulkan tambahan dua asas, yakni keadilan ekologi dan keadilan antargenerasi.

“Sehingga dari asas ini bukan hanya menjadi paparan-paparan yang bersifat naratif, tetapi harus mampu diterjemahkan menjadi pasal-pasal yang lebih teknis dan operasional,” ujar Suripto.

Menurutnya, kualitas sebuah peraturan daerah tidak ditentukan oleh banyaknya pasal yang disusun.

Hal terpenting adalah kemampuan setiap ketentuan menjawab landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sehingga aspek keadilan serta kepastian hukum dapat diwujudkan.

Suripto juga menyoroti perlunya kejelasan dalam penggunaan istilah dan kategori kawasan karst yang menjadi dasar penyusunan regulasi.

Ia menyebut terdapat sejumlah kategori yang perlu dibedakan, di antaranya kawasan karst, kawasan bentang alam karst (KBAK), kawasan lindung geologi, kawasan ekosistem esensial, serta geosite dalam kawasan geopark.

Menurutnya, perbedaan perspektif antarkementerian dalam memandang karst perlu menjadi perhatian agar materi yang diatur dalam Raperda tidak tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat.

Ia mencontohkan, perspektif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam memandang karst lebih menekankan aspek ekosistem.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih menitikberatkan pada aspek geologi, seperti bentang alam karst, eksokarst, dan endokarst.

“Jadi kalau di KLHK karst itu adalah sebagai sebuah ekosistem. Artinya sebagai sebuah ekosistem tidak terpadu pada kawasan geologinya. Sementara ESDM melihat karst itu hanya aspek geologinya,” jelasnya.

Suripto menilai, apabila pembahasan hanya menitikberatkan pada aspek geologi, keberadaan unsur biotik seperti masyarakat, flora, dan fauna berisiko kurang mendapatkan perhatian.

Karena itu, ia meminta penyusun Raperda memberikan penjelasan lebih rinci mengenai batas kewenangan serta ruang lingkup pengaturan yang akan dimuat dalam regulasi tersebut.

Menurutnya, Raperda perlu diarahkan untuk mengisi kekosongan hukum pada aspek perlindungan ekosistem karst yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, tanpa mengambil alih kewenangan yang telah diatur pemerintah pusat.

“Karena kalau berbicara KBAK itu kewenangannya ESDM. Kalau terkait dengan lingkungan hidup itu sudah di kementerian ada undang-undangnya. Maka Perda ini adalah ingin mengisi terhadap kekosongan hukum yang akan diatur di sini, sebenarnya kawasan lindung ekosistemnya yang harus diatur,” paparnya.

Suripto menegaskan, pembahasan naskah akademik dan draf Raperda tersebut belum mencapai tahap final.

Masih diperlukan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk menyempurnakan substansi aturan.

Ia juga menyampaikan bahwa ART memiliki keterbatasan waktu dalam menelaah draf secara menyeluruh karena dokumen tersebut baru diterima pada malam sebelum pelaksanaan diskusi.