Inti Berita:
• BPD semestinya membentuk dan mengawasi Panitia Pilkades, bukan merangkap pelaksana.
• Jika dibiarkan berpotensi melumpuhkan fungsi pengawasan, hingga membuka peluang gugatan keputusan panitia ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
• Dinas terkait di Trenggalek diminta segera mengevaluasi susunan panitia, agar tidak memicu sengketa hukum, membatalkan hasil pemilihan, maupun membuang anggaran APBD dan APBDes secara sia-sia.
SUARA TRENGGALEK – Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Trenggalek dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Kondisi tersebut dikhawatirkan melumpuhkan fungsi pengawasan sekaligus membuka peluang gugatan terhadap keputusan panitia ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dosen Tetap STKIP PGRI Trenggalek, Haris Yudhianto menegaskan bahwa BPD semestinya tidak merangkap sebagai panitia Pilkades.
Sebab, berdasarkan ketentuan yang ia rujuk, BPD memiliki fungsi membentuk panitia sekaligus menjalankan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk proses Pilkades.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pilkades beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
Menurut Haris, ketika BPD di Trenggalek yang seharusnya membentuk dan mengawasi panitia justru ikut menjadi pelaksana, fungsi pengawasan berisiko tidak berjalan secara independen.
“Jadi, kalau itu kemudian dijadikan dasar artinya terjadi konflik kepentingan dan kemudian pengawasan akan lumpuh,” ujar Haris.
Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa semata-mata dilihat dari ada atau tidaknya larangan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, keputusan yang dikeluarkan panitia Pilkades merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dapat diuji melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.
Haris menjelaskan, terdapat empat aspek yang dapat menjadi bahan pengujian terhadap sebuah KTUN, yakni kewenangan pejabat atau pihak yang mengeluarkan keputusan, prosedur penerbitan, substansi keputusan, serta penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
Dalam konteks keterlibatan BPD sebagai panitia, ia menilai persoalan konflik kepentingan dapat dikaitkan dengan asas kepatutan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kalau kemudian terjadi konflik kepentingan seperti ini dibiarkan maka itu jelas melanggar asas kepatutan dan asas tata kelola pemerintahan yang baik. Artinya konflik kepentingan itu dibiarkan itu tidak patut,” jelasnya.
Atas dasar itu, Haris memperingatkan keputusan panitia Pilkades berpotensi digugat dan dibatalkan apabila dalam prosesnya terbukti melanggar ketentuan maupun asas pemerintahan yang baik.
Ia juga menyoroti kondisi apabila panitia Pilkades sudah telanjur dibentuk dengan melibatkan unsur BPD.
Menurutnya, dinas terkait perlu segera mengambil tindakan dengan memberikan pengingat dan melakukan evaluasi terhadap susunan kepanitiaan tersebut.
Haris mengingatkan, pembiaran terhadap persoalan itu dapat menimbulkan konsekuensi lebih luas.
Selain berpotensi memicu sengketa hukum, proses Pilkades yang dibatalkan dapat menyebabkan anggaran dari APBD maupun APBDes terbuang tanpa menghasilkan kepala desa definitif.
“Kalau kemudian sampai dibatalkan di PTUN kemudian yang rugi itu bukan hanya anggaran tetapi masyarakat memilih pemimpin itu gagal karena prosesnya yang cacat ini,” katanya.
Ia bahkan mengingatkan adanya potensi persoalan pidana apabila pihak-pihak terkait mengetahui adanya konflik kepentingan, tetapi tetap membiarkan atau menjalankan proses tersebut.
Namun, penilaian mengenai ada tidaknya unsur pidana tetap harus didasarkan pada ketentuan hukum dan pembuktian.
Haris menegaskan, pemerintah daerah tidak seharusnya menormalisasi kondisi yang berpotensi mengganggu independensi penyelenggaraan Pilkades.
Dinas terkait diminta menggunakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagai dasar dalam mengevaluasi pembentukan panitia.
“Dasar hukumnya jelas. Dasar hukumnya bahwa di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang 30 Tahun 2014 itu, ya itu Keputusan Tata Usaha Negara itu bisa diuji nanti dari empat aspek itu,” tegasnya.
Polemik tersebut menjadi perhatian menjelang pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 di Trenggalek. Pemerintah Kabupaten Trenggalek dijadwalkan menggelar pemilihan kepala desa di 128 desa yang tersebar di 14 kecamatan.
Tahap pertama pendaftaran bakal calon kepala desa dijadwalkan berlangsung selama sembilan hari kerja, mulai 23 November hingga 3 Desember 2026. Sementara penetapan calon kepala desa dijadwalkan pada 11 Desember 2026.
Dengan tahapan yang mulai berjalan, evaluasi terhadap pembentukan panitia menjadi penting agar penyelenggaraan Pilkades tidak menyisakan persoalan hukum yang berpotensi merugikan masyarakat maupun keuangan negara.











