PERISTIWA

Pilkades Trenggalek 2027, Sekdes Bakal Jadi Plt Kades Jika Petahana Kembali Mencalonkan Diri

×

Pilkades Trenggalek 2027, Sekdes Bakal Jadi Plt Kades Jika Petahana Kembali Mencalonkan Diri

Sebarkan artikel ini

Pemkab Trenggalek mematangkan persiapan Pilkades Serentak 2027 dengan menyosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) kepada BPD dan panitia.

Trenggalek
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi saat menyampaikan proses sosialisasi Pilkades.
Inti Berita:
• Kepala desa petahana di Trenggalek yang kembali mencalonkan diri wajib cuti sejak ditetapkan sebagai calon dan posisinya diisi oleh sekretaris desa (sekdes) sebagai Plt kepala desa.
• Sosialisasi teknis digelar maraton di tingkat kecamatan serta mengumpulkan 128 ketua BPD untuk membahas Perbup Nomor 30 Tahun 2024.
• Struktur kepanitiaan di tingkat kabupaten (dengan merekrut camat sebagai penghubung koordinasi) dan tingkat desa.

SUARA TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten Trenggalek mulai mematangkan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 yang rencananya pendaftaran bakal digelar pada bulan November 2026.

Salah satu ketentuan yang disosialisasikan kepada calon panitia yakni penunjukan sekretaris desa (sekdes) sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala desa apabila kepala desa definitif kembali mencalonkan diri.

Usai pelaksanaan sosialisai, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi menjelaskan sosialisasi yang digelar pemerintah daerah tersebut ditujukan kepada para sekretaris desa dan calon panitia Pilkades.

Kegiatan itu membahas Peraturan Bupati (Perbup) mengenai proses pemilihan kepala desa dalam pelaksanaan sosialisasi pada, Kamis (19/11/2026).

Menurut Doding, DPRD turut menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan berarti di lapangan.

“Kita dari dewan juga melaksanakan fungsi pengawasan bagaimana proses ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kita berharap proses pelaksanaan kepala desa ini bisa berjalan maksimal, baik, tidak ada permasalahan yang berarti di lapangan,” ujarnya.

Ia mengakui terdapat sejumlah pertanyaan dari calon panitia terkait teknis pelaksanaan. Namun, Doding meminta seluruh pihak memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan agar proses demokrasi di tingkat desa berlangsung lancar.

Terkait kepala desa yang kembali mencalonkan diri, Doding menerangkan bahwa yang bersangkutan harus menjalani cuti setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa.

“Selama masa tersebut, posisi kepala desa akan diisi oleh sekretaris desa sebagai Plt. Sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa,” jelasnya mengenai waktu mulai berlakunya cuti.

Doding juga mengajak masyarakat berpartisipasi menggunakan hak pilih dalam Pilkades Serentak 2027.

Menurutnya, pemilihan tersebut menjadi kesempatan bagi warga untuk menentukan sosok pemimpin yang mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat desa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Trenggalek, Suhartoko, mengatakan sosialisasi teknis kepada panitia Pilkades dilaksanakan secara bertahap di sejumlah kecamatan.

Setelah sebelumnya digelar di Kecamatan Kampak, sosialisasi dilanjutkan di Kecamatan Panggul, kemudian dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Dongko pada Jumat dan Kecamatan Karangan pada Sabtu.

Sebelumnya, Dinas PMD juga telah mengumpulkan 128 ketua BPD dari desa-desa penyelenggara Pilkades Serentak di Trenggalek.

Kegiatan tersebut membahas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024, terutama berkaitan dengan fungsi pengawasan BPD terhadap pelaksanaan tugas panitia Pilkades.

Suhartoko menjelaskan, struktur kepanitiaan Pilkades kali ini hanya berada pada dua tingkatan, yakni kabupaten dan desa. Tidak ada kepanitiaan di tingkat kecamatan.

Meski demikian, camat dilibatkan sebagai bagian dari panitia tingkat kabupaten. Langkah tersebut diharapkan mempermudah koordinasi sekaligus membantu menyelesaikan persoalan teknis yang muncul di tingkat desa.

“Jadi kami merekrut camat itu sebagai panitia di tingkat kabupaten. Sehingga nanti ada suatu hal yang memang belum jelas di desa, nanti bisa disampaikan ke Pak Camat, nanti kita back up di sini,” terang Suhartoko.

Mengenai pengawasan selama tahapan Pilkades, Suhartoko menyebut panitia tingkat kabupaten juga akan melakukan pemantauan ke desa-desa.

Namun, mekanisme teknis penempatan petugas dan pola pengawasan lebih lanjut masih akan dikoordinasikan.

Adapun tahapan pendaftaran bakal calon kepala desa dijadwalkan berlangsung mulai 23 November hingga 3 Desember 2026.