Inti Berita:
• Penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti, pemeriksaan sekitar 13 saksi, serta temuan ahli konstruksi mengenai adanya indikasi kekurangan volume pekerjaan bangunan.
• Penahanan WS menyusul mantan Direktur Perumda Air Minum Tirta Wening Trenggalek berinisial S (59) yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka pada November 2026.
SUARA TRENGGALEK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek kembali menetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek rehabilitasi gedung produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Perumda Tirta Wening tahun anggaran 2024.
Kali ini, Kejari Trenggalek menetapkan WS (53), selaku direktur perusahaan penyedia atau CV berinisial B yang mengerjakan proyek tersebut, sebagai tersangka kedua.
Penetapan WS dilakukan pada Kamis (19/11/2026) sekitar pukul 14.30 WIB. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, warga Trenggalek itu langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Trenggalek selama 20 hari, terhitung sejak penetapan.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Trenggalek, Hendryko Prabowo menjelaskan WS memiliki peran sebagai direktur perusahaan penyedia yang terikat kontrak dengan Perumda Air Minum Tirta Wening untuk mengerjakan pembangunan gedung AMDK.
“Peranannya adalah sebagai direktur penyedia yang berkontrak dengan PDAM yang membangun bangunan tersebut,” jelas Hendryko.
Ia menyebut, penetapan tersangka dilakukan setelah kejari memperoleh alat bukti yang cukup. Sebelumnya, WS telah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Dalam proses pemanggilan, WS disebut dua kali tidak hadir. Namun, pada pemanggilan ketiga, yang bersangkutan datang sendiri dan bersikap kooperatif sehingga pemeriksaan berlanjut hingga penetapan sebagai tersangka.
Terkait dugaan penyimpangan pekerjaan, Hendryko menyampaikan bahwa WS merupakan pihak yang mengerjakan bangunan tersebut. Penyidik menduga pekerjaan yang dilakukan menyebabkan kerugian keuangan negara.
Nilai kerugian negara yang disampaikan Kejari dalam perkara ini mencapai Rp 684.223.000. Angka tersebut masih sama dengan nilai kerugian yang digunakan penyidik dalam penanganan perkara sebelumnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Trenggalek, Joko Sutrisno menjelaskan dugaan penyimpangan pekerjaan didasarkan pada hasil pemeriksaan ahli konstruksi dan penghitungan kerugian.
Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya indikasi kekurangan volume pekerjaan bangunan.
“Berdasarkan hasil ahli konstruksi bangunan sendiri, nanti itu ditetapkan dalam hasil audit. Ada potensi secara pengurangan volume,” terang Joko.
Ia menambahkan, temuan tersebut nantinya akan diuji lebih lanjut dalam proses persidangan berdasarkan hasil audit dan alat bukti yang diajukan penuntut umum.
Joko juga menyampaikan bahwa penyidik telah memeriksa sekitar 13 saksi dalam perkara tersebut.
Ketika ditanya mengenai penggunaan uang yang diduga menjadi kerugian negara, Joko menyebut terdapat kemungkinan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing pihak yang terlibat.
Namun, hal itu masih menjadi dipelajari karena bagian dari materi pembuktian perkara.
Penetapan WS menjadi tersangka kedua tersebut setelah sebelumnya Kejari Trenggalek menetapkan mantan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Wening berinisial S (59) sebagai tersangka.
Sebelumnya, S ditetapkan sebagai tersangka pada November 2026 dan ditahan selama 20 hari di Rutan Trenggalek. Dengan bertambahnya tersangka, penyidik masih terus mengembangkan perkara tersebut.
Hendryko menyatakan kemungkinan adanya tersangka lain belum dapat disampaikan karena proses penyidikan masih berjalan.
“Kalau tersangkai lain masih belum bisa kami sampaikan dan masih dalam pengembangan,” pungkasnya.
Dikutip dari data yang dirilis Kejaksaan Negeri Trenggalek melalui akun Instagram nya disampaikan bahwa,
Kejaksaan Negeri Trenggalek menahan Tersangka an WS yang diduga telah melakukan perkara dugaan tindak pidana korupsi Rehabilitasi Gedung untuk Produks AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) pada Perumda Tirta Wening Trenggalek Tahun Anggaran 2024 tersangka selaku Direktur CV Budi Karya telah melakukar perbuatan fiktif berupa urugan pasir, pemasangan seng bekas pada pekeriaan persiapan, dan kuwalitas pekerjaan beton bangunan yang tidak sesuai SNI 2847:2019 sehingga negara dirugikan sebesar Rp 684.223.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), melanggar :
Kesatu : Pasal 603 Jis Pasal 20 huruf a atau huruf c Undana-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitat Undang-Undang Hukum Pidana Jis Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Atau
Kedua: Pasal 604 Jis Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kital Undang-Undang Hukum Pidana Jis Pasal 18 Undana-Undana RI Nomor 31 Tahun 1999 tentand Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undanc Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi











