Inti Berita:
• Wacana sistem prasmanan MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai positif oleh pengelola SPPG Dongko 2, Trenggalek karena bernilai edukasi seperti melatih kejujuran, toleransi, dan tanggung jawab siswa.
• Penerapan prasmanan dinilai tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh sekolah di Indonesia akibat perbedaan kondisi geografis, jarak lokasi dapur, serta kesiapan sarana prasarana.
• Pengelola SPPG menyarankan BGN melakukan pemetaan lapangan terlebih dahulu, serta merekomendasikan skema prasmanan diterapkan pada sekolah perkotaan yang memiliki fasilitas memadai dan populasi di atas 200–500 siswa.
SUARA TRENGGALEK – Wacana penerapan sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai dapat membuat penyajian makanan lebih efektif sekaligus menjadi sarana edukasi bagi siswa.
Namun, kebijakan tersebut dinilai perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan kesiapan sarana prasarana setiap sekolah.
Pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dongko 2, Trenggalek di bawah naungan Yayasan Muda Mudi Madani, Biwi Suwito, mengatakan konsep prasmanan yang diwacanakan Badan Gizi Nasional (BGN) pada dasarnya memiliki sejumlah manfaat.
Meski demikian, penerapannya tidak bisa disamaratakan untuk seluruh sekolah di Indonesia.
“Kalau menurut saya sih bagus ya. Karena beberapa kali saya juga berkunjung ke Jepang, terus kemarin saya baru pulang dari Cina. Penerapan di sana kurang lebih mungkin juga seperti yang diinginkan oleh BGN,” kata Biwi saat ditemui di lokasi SPPG, Kamis (8/10/2026).
Menurutnya, sistem prasmanan tidak hanya berkaitan dengan cara menyajikan makanan.
Skema tersebut juga berpotensi melatih siswa untuk melayani teman, menerapkan toleransi, bersikap jujur saat mengambil makanan, serta bertanggung jawab terhadap peralatan makan.
“Selain lebih efektif, sebetulnya itu juga mengedukasi siswa bagaimana memberi pelayanan ke temannya, toleransi, kejujuran pas makan, penanganan piring dan sebagainya. Itu akan dijadikan edukasi di sekolah,” ujarnya.
Namun, Biwi mengingatkan kondisi sekolah di berbagai daerah berbeda-beda. Jarak antara sekolah dan dapur SPPG, kondisi geografis, serta ketersediaan sarana dan prasarana menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum sistem prasmanan diterapkan.
Ia menilai sekolah di kawasan perkotaan dengan akses dan fasilitas memadai kemungkinan lebih mudah menerapkan skema tersebut.
Sebaliknya, sekolah di wilayah perdesaan dengan jarak yang cukup jauh dari dapur SPPG menghadapi tantangan tersendiri.
“Di Indonesia itu harus digarisbawahi, apakah penerapannya kalau digeneralisasi untuk semua sekolah memungkinkan? Kayaknya juga enggak memungkinkan,” tuturnya.
“Geografis titik sekolah dengan dapur masak yang secara jarak itu mungkin belum bisa. Tapi mungkin di sentra-sentra di perkotaan untuk prasmanan is oke,” lanjutnya.
Karena itu, Biwi meminta BGN melakukan pemetaan kondisi lapangan terlebih dahulu.
Pemetaan diperlukan untuk menentukan sekolah yang siap menerapkan sistem prasmanan dan sekolah yang masih membutuhkan persiapan.
“Yang perlu diperhatikan dari BGN adalah kebijakannya tentu harus dikaji dengan pemetaan lapangan. Sekolah mana yang memang bisa dilakukan prasmanan dan sekolah mana yang sekiranya tidak bisa,” jelasnya.
Dari sisi teknis, penerapan prasmanan juga membutuhkan pengaturan mekanisme penyajian dan kesiapan peralatan makan di sekolah. Selama ini, makanan dalam program MBG dimasak di dapur SPPG, kemudian dikirim ke sekolah menggunakan ompreng.
Menurut Biwi, perubahan sistem penyajian perlu disertai kejelasan mengenai penggunaan peralatan makan dan sarana pendukung lainnya.
“Kalau prasmanan berarti ompreng itu nanti dibawa ke sekolah misalnya atau di sekolah itu pakai apa untuk makannya. Tapi kan ada penambahan sarana prasarana lagi,” katanya.
Ia menegaskan, kesiapan sekolah perlu menjadi perhatian agar penerapan kebijakan tidak menimbulkan kendala saat pelaksanaan.
“Bagaimana persiapan di sekolah, alat-alat untuk makan prasmanannya ini kan perlu dipersiapkan dengan baik. Mohon maaf ya, di Indonesia kan banyak sekolah-sekolah yang kalau ini tiba-tiba diterapkan itu belum siap,” imbuhnya.
Meski demikian, Biwi menilai sistem prasmanan berpotensi lebih efektif apabila diterapkan di sekolah yang memiliki fasilitas memadai dan didukung kondisi geografis yang sesuai.
Menurutnya, skema tersebut dapat dipertimbangkan untuk sekolah dengan jumlah siswa lebih dari 200 hingga 500 orang.
“Kalau memang sekolah itu siap, terus geografis bagus, misalnya sekolah yang mungkin melayani di atas 200 atau 500 siswa ke atas, itu mungkin lebih efektif,” katanya.
Selain memungkinkan makanan disajikan lebih segar, sistem prasmanan juga dinilai dapat menjadi sarana untuk mengajarkan siswa menghargai makanan.
“Lebih makanannya lebih fresh, yang kedua anak-anak itu bisa diedukasi untuk bagaimana cara menghargai makanan,” ujarnya.
Biwi turut menyinggung pengalamannya melihat sistem makan di sekolah di Cina. Menurutnya, penyediaan ruang makan khusus dapat menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan program MBG.
“Kalau di Cina itu lebih disiapkan ada ruang khusus makan. Jadi tidak di dalam kelas. Jadi ada ruang khusus makan mereka sambil beristirahat, mereka sambil makan,” pungkasnya.
