Inti Berita:
• Penjangkauan siswa Sekolah Rakyat Trenggalek masih menyisakan kekurangan peserta, terutama pada jenjang SD yang baru terisi 26 dari kuota 30 siswa.
• Kendala terbesar berasal dari orang tua yang belum rela anaknya tinggal di asrama.
• Sementara itu, jenjang SMP justru mendapat tambahan rombongan belajar karena tingginya minat, sedangkan SMA masih membutuhkan enam siswa.
SUARA TRENGGALEK – Penjangkauan calon siswa baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 50 Trenggalek Tahun Ajaran 2026/2027 masih menyisakan pekerjaan rumah, khususnya pada jenjang sekolah dasar (SD).
Hingga saat ini, jumlah calon siswa yang menyatakan minat untuk jenjang sekolah dasar (SD) baru mencapai 26 orang dari kuota 30 siswa, atau satu rombel masih belum penuh.
Minimnya pendaftar SD menjadi perhatian karena masa penerimaan peserta didik baru akan segera berakhir.
Salah satu penyebab utama rendahnya minat adalah masih banyak orang tua yang belum rela melepas anaknya untuk tinggal di asrama. Meskipun mereka masuk prelist yakni dalam desil 1 dan 2.
Koordinator SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Trenggalek, Saiful Nuryanto mengatakan penjangkauan calon peserta didik di lapangan menghadapi berbagai tantangan.
“Salah satu kendala yang kami hadapi adalah banyak calon siswa yang sudah mendaftar di sekolah umum. Khusus untuk jenjang SD, rata-rata orang tua belum siap melepas anaknya tinggal di asrama,” ujarnya, Rabu (1/6/2026).
Menurut Saiful, dalam hal penjangkauan calon siswa pihaknya tidak dapat memaksakan masyarakat untuk mengikuti program Sekolah Rakyat. Keikutsertaan siswa harus didasarkan pada kesediaan anak maupun orang tua.
“Anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat harus benar-benar atas dasar kerelaan. Baik anak maupun orang tua harus siap. Kami tidak boleh memaksakan meskipun nama mereka sudah masuk daftar awal atau prelist,” jelasnya.
Target Pendamping PKH Jangkau Calon Siswa
Untuk memenuhi kuota, Kementerian Sosial melalui SDM PKH menugaskan seluruh pendamping melakukan penjangkauan langsung kepada calon peserta didik.
Saiful menjelaskan, pada tahap awal setiap pendamping PKH ditargetkan memperoleh sedikitnya satu calon siswa untuk masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA.
“Awalnya kami memiliki 87 SDM PKH. Setiap pendamping kami targetkan menghasilkan satu calon siswa SD, satu SMP, dan satu SMA yang berminat masuk Sekolah Rakyat,” katanya.
Dalam perkembangannya, penjangkauan juga melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sehingga proses sosialisasi berjalan lebih maksimal.
Meski demikian, kuota SD hingga kini baru terisi 26 siswa sehingga masih membutuhkan empat peserta didik lagi untuk memenuhi satu rombel. Padahal kuota untuk setiap jenjang yakni 3 rombel, dengan jumlah 30 siswa di masing-masing rombel.
Kuota SMP Bertambah, SMA Tinggal Kurang Enam Siswa
Berbeda dengan jenjang SD, minat masyarakat pada jenjang SMP justru melampaui kuota awal.
Menurut Saiful, jumlah pendaftar yang tinggi membuat Sekolah Rakyat Trenggalek memperoleh tambahan satu rombongan belajar (rombel).
“Untuk SMP saat ini sudah empat rombel. Meski mendapat tambahan, masih kurang lima siswa agar seluruh rombel terisi penuh,” ujarnya.
Sementara itu, pada jenjang SMA, kuota yang disediakan sebanyak 90 siswa. Hingga kini telah terisi 84 siswa sehingga masih membutuhkan enam peserta didik.
Temukan Puluhan Calon Siswa di Luar Desil 1 dan 2
Dalam proses penjangkauan, pendamping PKH juga menemukan sejumlah calon siswa yang secara kondisi ekonomi layak mengikuti Sekolah Rakyat, meski tidak tercantum dalam daftar keluarga Desil 1 dan 2.
Saiful menjelaskan, data kesejahteraan masyarakat bersifat dinamis sehingga kondisi di lapangan tidak selalu sama dengan data yang dimiliki pemerintah.
“Kami menemukan sekitar 46 calon siswa yang berada di luar Desil 1 dan 2. Ada yang tercatat di Desil 3, 4, 5, bahkan sampai 9, tetapi secara faktual kondisi ekonominya seharusnya masuk Desil 1 atau 2,” ungkapnya.
Ia memastikan calon siswa tersebut tetap dapat mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat sambil melengkapi persyaratan administrasi untuk proses penyesuaian data kesejahteraan keluarga.
“Sesuai prosedur, anak-anak ini tetap bisa langsung bersekolah. Selanjutnya kami membantu melengkapi dokumen agar data desil keluarganya dapat diperbaiki sesuai kondisi sebenarnya,” pungkasnya.
