Inti Berita:
• Ketua DPRD Trenggalek menghadiri pelantikan Ketua PC PMII Trenggalek masa khidmat 2026-2027.
• DPRD membuka ruang kritik dan masukan dari mahasiswa maupun masyarakat.
• Mahasiswa disebut memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan kontrol sosial.
SUARA TRENGGALEK – Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi menyampaikan sejumlah pesan kepada kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), mulai dari kader harus jadi agen perubahan hingga kontrol sosial.
Hal itu disampaikan saat menghadiri pelantikan Ketua Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Trenggalek masa khidmat 2026-2027 di Gedung NU Trenggalek, Minggu (24/5/2026).
Dalam pelantikan tersebut, Beni Kusuma Wardani resmi dilantik sebagai Ketua PC PMII Trenggalek bersama jajaran pengurus baru.
Doding Rahmadi berharap kepengurusan baru PMII mampu semakin maksimal dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat serta aktif memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah.
“Kita mengucapkan selamat kepada sahabat Beni dan rekan-rekan pengurus PC PMII Kabupaten Trenggalek yang baru. Kita berharap untuk PC PMII ke depan itu semakin bagus, semakin maksimal dalam memperjuangkan masyarakat dan rakyat,” ujarnya.
Menurut Doding, mahasiswa memiliki posisi penting sebagai agen perubahan dalam kehidupan demokrasi.
Ia menilai mahasiswa selama ini aktif mengkaji berbagai kebijakan maupun aturan yang dianggap belum berpihak kepada masyarakat.
“Mahasiswa itu adalah agen perubahan. Jadi perubahan pemikiran, perubahan paradigma, perubahan aturan-aturan,” katanya.
Ia menegaskan DPRD Trenggalek terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum demi perbaikan pemerintahan daerah.
“Kita di DPRD Kabupaten Trenggalek sangat terbuka sekali kalau untuk rekan-rekan mahasiswa. Apapun masukan untuk pemerintahan kita yang lebih baik dan sebagainya, kita selalu siap,” jelasnya.
Doding juga menepis anggapan bahwa pemerintah anti terhadap kritik. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi selama disampaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Karena alam demokrasi itu suara itu bebas. Yang penting sesuai dengan koridor. Panglima tertinggi kita kan hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan, kontrol sosial dari masyarakat dan mahasiswa sangat diperlukan agar kebijakan pemerintah tetap berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Pemerintah itu kalau tidak ada yang mengingatkan, tidak ada kontrolnya, akhirnya tidak punya pertimbangan. Kadang-kadang antara konsep yang dibuat dan kondisi di lapangan belum tentu sinkron,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap PMII dan kelompok masyarakat lainnya terus aktif memberikan pengawasan serta masukan terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Trenggalek.
“Yang merasakan hasil akhirnya kan rakyat. Sehingga semua program bisa berjalan maksimal,” pungkasnya.
