Inti Berita:
• Pansus DPRD Trenggalek cek validitas capaian LKPJ 2025.
• Angka anak tidak sekolah (ATS) turun signifikan.
• Pengangguran turun, pendapatan per kapita naik.
• Angka harapan hidup Trenggalek di atas nasional dan Jatim.
• DPRD dorong pembinaan pekerja migran agar lebih produktif.
• Rekomendasi resmi akan disampaikan 22 April 2026.
SUARA TRENGGALEK – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Trenggalek mulai memverifikasi capaian kinerja tahun 2025 bersama TAPD dengan fokus pada indikator yang dinilai berhasil memenuhi bahkan melampaui target.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Trenggalek, Sukarodin mengatakan pembahasan kali ini difokuskan pada capaian yang telah terpenuhi. Pansus melakukan pengecekan langsung untuk memastikan validitas data yang disajikan.
“Yang hari ini khusus tercapai, kita cek apakah data ini benar atau tidak. Kalau di data capaiannya terlampaui, ini benar apa tidak,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Salah satu indikator yang dinilai valid adalah penurunan angka anak tidak sekolah (ATS). Berdasarkan data, jumlah ATS turun signifikan dari sekitar 4.917 anak pada 2024 menjadi 3.750 anak pada 2025.
Selain itu, indikator lain seperti penurunan angka pengangguran serta peningkatan pendapatan per kapita juga dinilai sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kemudian kaitannya dengan angka pengangguran turun, pendapatan per kapita naik meskipun sedikit, berarti benar. Hal-hal yang berhasil ini kita apresiasi,” jelasnya.
Sukarodin menegaskan, dalam evaluasi LKPJ, Pansus akan bersikap objektif terhadap data yang disampaikan.
“Ini adalah hisab. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah,” tegasnya.
Di sisi lain, Pansus juga menyoroti peningkatan angka harapan hidup masyarakat Trenggalek yang dinilai cukup membanggakan. Angka tersebut tercatat berada di atas rata-rata nasional maupun Provinsi Jawa Timur.
“Untuk nasional sekitar 74 sekian, Jawa Timur 75,3 sekian, dan Trenggalek sekitar 75,6 sekian. Artinya kita di atas provinsi dan nasional,” paparnya.
Pansus juga menyoroti perlunya pembinaan terhadap pekerja migran yang kembali ke daerah. Sukarodin menilai, para pekerja migran tidak boleh hanya menghabiskan hasil kerja untuk konsumsi semata tanpa perencanaan masa depan.
“Jangan sampai pulang hanya puas punya rumah dan kendaraan, tapi susah makan. Ini tidak boleh terjadi,” katanya.
Menurutnya, perlu ada pendampingan dari organisasi perangkat daerah (OPD) agar para pekerja migran dapat beralih profesi dan memanfaatkan modal yang dimiliki untuk usaha produktif di daerah.
“Harus ada pendampingan, ada pemantauan, agar mindset berubah. Yang dibangun adalah masa depan, bukan hanya hari ini,” imbuhnya.
Terkait hasil akhir pembahasan, Sukarodin menyebut rekomendasi resmi dari Pansus akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Trenggalek yang dijadwalkan pada 22 April 2026.
Sementara itu, dari sisi makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Trenggalek tercatat sebesar 5,31 persen, mendekati rata-rata Jawa Timur sebesar 5,33 persen dan melampaui nasional yang berada di angka 5,11 persen.
Meski demikian, Pansus mengingatkan agar pertumbuhan tersebut benar-benar berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
