SUARA TRENGGALEK – Konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel mendorong Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengambil langkah cepat untuk melindungi warganya yang berada di kawasan Timur Tengah.
Dengan gerak cepat, Pemkab melakukan pendataan dan membuka layanan hotline pengaduan darurat bagi warga Trenggalek yang berada di wilayah tersebut.
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengatakan pembukaan layanan darurat merupakan langkah antisipasi agar pemerintah daerah dapat memberikan dukungan cepat jika warganya menghadapi situasi darurat.
“Hari ini saya menyampaikan perkembangan situasi di Timur Tengah dan meminta OPD mendata warga kita yang mungkin membutuhkan bantuan,” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Ipin, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan, meski wilayah Mekkah dan Madinah relatif aman bagi jemaah umrah, gangguan penerbangan tetap bisa terjadi akibat situasi geopolitik. Hal itu juga sempat ia alami saat perjalanan pulang dari umrah beberapa waktu lalu.
“Kalau umrah saya percaya Mekkah dan Madinah itu negeri yang aman. Tapi penerbangan bisa saja terganggu, seperti kemarin saya sempat mengalami penerbangan yang dibatalkan dan tiketnya di-refund,” katanya.
Menurut Mas Ipin, pemerintah daerah juga perlu memantau warga Trenggalek yang berada di negara lain di kawasan Timur Tengah, seperti Dubai, Oman, hingga wilayah yang berdekatan dengan Israel atau Iran.
Ia menyebutkan, kemungkinan terdapat warga Trenggalek yang berada di kawasan tersebut untuk bekerja, menempuh pendidikan, atau keperluan lain.
“Kemungkinan ada mahasiswa atau pekerja kita di sana. Kami juga sudah menerima beberapa permintaan informasi terkait bantuan kepulangan dan hal lainnya,” jelasnya.
Sejak malam sebelumnya, dirinya telah memanggil Sekretaris Daerah serta sejumlah organisasi perangkat daerah untuk melakukan koordinasi.
Di antaranya dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memantau perkembangan situasi dan travel warning dari pemerintah.
Pemkab Trenggalek juga membuka layanan pengaduan melalui nomor hotline 0822 3334 3800.
Warga diminta melapor apabila memiliki keluarga yang tinggal, bekerja, atau menempuh pendidikan di wilayah rawan konflik di Timur Tengah.
“Nanti kami minta data seperti nama, nomor paspor, dan lokasi tinggal. Setelah itu akan kami komunikasikan dengan kedutaan atau kantor perwakilan pemerintah di sana,” ujarnya.
Berdasarkan perkiraan sementara, jumlah warga Trenggalek yang berada di kawasan Timur Tengah diperkirakan sekitar 100 hingga 150 orang dengan berbagai status, mulai dari pekerja hingga pelajar.
Mas Ipin juga mencontohkan satu kasus warga asal Kecamatan Watulimo yang bekerja di Dubai. Pemerintah daerah telah mengidentifikasi keberadaan pekerja tersebut untuk memastikan kondisinya tetap aman.
“Kemarin ada salah satu warga Watulimo yang bekerja di sebuah resort di Palm Jumeirah, Dubai. Kita terus memantau karena sempat ada informasi proyektil di wilayah itu,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Trenggalek, Christina Ambarwati, menegaskan bahwa layanan hotline tersebut tidak hanya ditujukan bagi pekerja migran.
“Pak Bupati memerintahkan kami membuka hotline khusus bagi seluruh warga Trenggalek di negara-negara Timur Tengah yang terdampak konflik, baik pekerja migran, pelajar, maupun wisatawan,” ujarnya.
Hotline tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bantuan darurat, bantuan hukum, hingga pengurusan dokumen resmi.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKO-P2MI), terdapat 35 pekerja migran asal Trenggalek yang tercatat bekerja secara resmi di kawasan Timur Tengah.
Rinciannya meliputi:
• Arab Saudi: 16 orang
• Qatar: 7 orang
• Uni Emirat Arab: 5 orang
• Kuwait: 4 orang
• Bahrain: 2 orang
• Irak: 1 orang
Namun Christina mengingatkan bahwa jumlah sebenarnya kemungkinan lebih banyak karena tidak semua warga tercatat dalam sistem resmi.
“Data 35 orang itu hanya yang tercatat secara resmi. Bisa saja ada warga yang berangkat secara mandiri, tidak melalui sistem resmi, atau memperpanjang masa tinggal sehingga tidak terpantau,” jelasnya.
Hingga saat ini Pemkab Trenggalek belum menemukan data resmi warga asal daerah tersebut yang tinggal di Suriah, Yordania, maupun Lebanon.
Meski ketegangan politik di Timur Tengah meningkat, pemerintah daerah memastikan hingga kini belum ada laporan warga Trenggalek yang meminta bantuan darurat.
“Sampai hari ini kami belum menerima laporan permintaan pertolongan. Namun kami tetap bersiaga jika situasi memburuk,” katanya.
Selain menghubungi Pemkab Trenggalek, warga juga dapat menghubungi nomor darurat perwakilan Indonesia di beberapa negara Timur Tengah, antara lain:
• KBRI Riyadh: +966 569173990
• KJRI Jeddah: +966 503609667
• KBRI Doha: +974 33322875
• KBRI Kuwait City: +965 97206060
• KBRI Abu Dhabi: +971 566156259
• KJRI Dubai: +971 564170333
Pemkab Trenggalek berharap situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah segera mereda. Pemerintah daerah juga mengimbau keluarga di Trenggalek untuk terus memantau kondisi kerabatnya di luar negeri dan segera melapor apabila membutuhkan bantuan.
