SUARA TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten Trenggalek membuka layanan hotline bagi warga asal Trenggalek yang berada di kawasan Timur Tengah.
Layanan ini disiapkan sebagai langkah antisipasi jika ada warga yang membutuhkan bantuan darurat, termasuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKO-P2MI), tercatat sekitar 35 PMI asal Trenggalek bekerja di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Trenggalek, Christina Ambarwati, mengatakan pembukaan hotline tersebut merupakan arahan Bupati Trenggalek sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi warga di luar negeri.
“Kalau Kementerian Luar Negeri sudah membuka formulir di otoritas KBRI masing-masing negara, kemudian Pemerintah Trenggalek, Pak Bupati, juga memerintahkan kami membuka hotline layanan bagi WNI asal Trenggalek yang berada di Timur Tengah, khususnya di negara terdampak,” kata Christina.
Menurutnya, layanan hotline ini tidak hanya ditujukan bagi PMI. Warga Trenggalek yang sedang berada di Timur Tengah untuk keperluan lain, seperti wisata atau urusan pribadi, juga dapat memanfaatkan layanan tersebut apabila mengalami kondisi darurat.
“Apapun statusnya, baik pekerja migran maupun yang sedang berwisata, apabila membutuhkan layanan kedaruratan dari Pemerintah Trenggalek dapat menghubungi hotline yang telah disiapkan, selain hotline dari Kementerian Luar Negeri,” ujarnya.
Data Disperinaker melalui SISKO-P2MI mencatat sebaran PMI asal Trenggalek di kawasan Timur Tengah antara lain berada di Arab Saudi sebanyak 16 orang, Qatar 7 orang, Uni Emirat Arab 5 orang, Kuwait 4 orang, Bahrain 2 orang, serta Irak 1 orang.
Sementara itu, di beberapa negara lain seperti Iran, Suriah, Yordania, dan Lebanon tidak tercatat adanya PMI asal Trenggalek dalam sistem tersebut.
Christina menambahkan, jumlah tersebut merupakan data resmi yang tercatat dalam sistem pemerintah. Namun, ia tidak menutup kemungkinan jumlah warga Trenggalek yang berada di Timur Tengah lebih banyak dari data yang tercatat.
Hal itu dimungkinkan karena ada pekerja yang berangkat tanpa melalui jalur resmi atau memperpanjang masa kerja di luar sistem yang terdata.
“Kemudian yang diperpanjang tidak melalui sistem kami atau yang berangkat tidak melalui jalur legal dimungkinkan ada di sana. Yang kami sampaikan ini hanya yang bisa kami rekam melalui SISKO-P2MI,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa mahasiswa asal Trenggalek yang sedang menempuh pendidikan di Timur Tengah tidak termasuk dalam data tersebut karena tidak tercatat dalam sistem PMI.
Hingga saat ini, pemerintah daerah belum menerima laporan adanya warga asal Trenggalek di kawasan tersebut yang meminta bantuan darurat.
“Sampai hari ini baru diunggah informasinya, belum ada laporan mereka meminta pertolongan ke Pemerintah Trenggalek,” pungkasnya.
