Inti Berita:
• Komisi I DPRD evaluasi kinerja PMD dan BKPSDM
• Soroti peran BUMDes dalam ekonomi desa
• Ada sekitar 108 jabatan PLT, termasuk 12 JPT
• Banyaknya PLT dinilai bikin kinerja tidak maksimal
• Kinerja antar-OPD dinilai belum sinkron
• DPRD dorong pengisian jabatan berbasis meritokrasi
SUARA TRENGGALEK – Komisi I DPRD Trenggalek mengevaluasi kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat kerja, Senin (20/4/2025).
Sorotan tersebut khususnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni Tahir Hamid mengatakan evaluasi kali ini difokuskan pada optimalisasi fungsi dan tanggung jawab masing-masing OPD.
“Agenda hari ini mengevaluasi fungsi PMD dan BKPSDM agar bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal,” ujarnya.
Soroti Peran BUMDes
Pada sektor PMD, Komisi I menekankan pentingnya penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengelola dan mengantisipasi perputaran uang di desa.
Menurut Husni, BUMDes harus mampu menjadi instrumen ekonomi yang efektif bagi masyarakat desa.
Banyak Jabatan Diisi PLT
Sementara itu, perhatian utama Komisi I tertuju pada BKPSDM, khususnya terkait banyaknya jabatan yang masih diisi pelaksana tugas (PLT).
Husni mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 108 jabatan PLT, termasuk 12 jabatan pimpinan tinggi (JPT). Serta bakal ditambah dua pejabat yang akan purna tugas di tahun 2026.
“Ini yang kami kritisi. Setiap tahun ada asesmen, tapi kenapa belum bisa mengisi jabatan secara definitif,” tegasnya.
Ia juga menyebut akan ada tambahan kekosongan jabatan strategis pada tahun ini, seperti Sekretaris Daerah yang memasuki masa purna tugas pada Juli dan Kepala Dinas
Perpustakaan pada Oktober.
Dampak PLT terhadap Kinerja
Menurutnya, banyaknya jabatan PLT berpotensi mengganggu efektivitas kinerja organisasi.
“Satu orang merangkap dua jabatan tentu tidak maksimal dalam bekerja,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui sistem PLT juga memiliki sisi positif sebagai proses penilaian sebelum pejabat diangkat secara definitif.
“Ini seperti penyaringan, tapi tetap ada risiko kinerja tidak optimal,” tambahnya.
Ketidaksinkronan Kinerja OPD
Komisi I juga menyoroti belum sinkronnya kinerja antar-OPD dalam mendukung capaian pembangunan daerah.
Husni mencontohkan adanya indikator yang meningkat, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun tidak diikuti sektor lain seperti lingkungan hidup.
“Kalau satu sektor naik tapi yang lain turun, berarti tidak sinkron. Harusnya semua bergerak bersama,” jelasnya.
Minta Penataan Berbasis Meritokrasi
Terkait pengisian jabatan definitif, Husni menekankan pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam manajemen ASN.
“Dilihat dari meritnya, apakah orang yang diangkat itu sudah sesuai atau tidak. Itu sebenarnya mudah ditelusuri,” kata Husni.
Ia juga menilai pola penunjukan PLT kerap menjadi tahapan sebelum seseorang diangkat secara definitif, sehingga perlu transparansi dan objektivitas dalam proses tersebut.
Husni juga berharap BKPSDM dan kepala daerah segera melakukan penataan jabatan agar kinerja birokrasi lebih optimal dan pelayanan publik semakin meningkat.
