PERISTIWA

Usai Dilantik, Ketua PMII Trenggalek Tancap Gas Kawal Kebijakan Publik

×

Usai Dilantik, Ketua PMII Trenggalek Tancap Gas Kawal Kebijakan Publik

Sebarkan artikel ini
Trenggalek
Ketua PC PMII Trenggalek, Beni Kusuma Wardani saat menyampaikan langkah pasca dilantik.
Inti Berita:
• PMII menyiapkan penguatan kaderisasi, diskusi, dan kolaborasi lintas organisasi.
• Sejumlah isu seperti KDMP, Bendungan Bagong, dan nasib guru honorer menjadi perhatian utama PMII Trenggalek.

SUARA TRENGGALEK – Pelantikan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Trenggalek tak sekadar menjadi seremoni pergantian kepengurusan.

Di bawah kepemimpinan Beni Kusuma Wardani, PMII Trenggalek membawa arah gerakan yang ingin lebih dekat dengan masyarakat sekaligus lebih tegas mengawal kebijakan publik.

Dalam pelantikan tersebut, PMII Trenggalek mengusung tajuk “Menjalar dan Mengakar” sebagai semangat utama kepengurusan baru.

“Pelantikan ini kami kemas dalam satu tajuk menjalar dan mengakar, kami perlu mengakar pada nilai identitas atau nilai dasar pergerakan kami agar arah pergerakan PC PMII Trenggalek bisa lebih konsisten, berdampak dan lebih punya keberpihakan kepada masyarakat terutama di masyarakat Trenggalek,” ujar Beni.

Menurutnya, makna “menjalar” bukan hanya memperluas organisasi, melainkan membangun kolaborasi lintas kelompok agar gerakan PMII tidak berjalan sendiri.

“Kemudian menjalar ini harapan kami pergerakan kami bisa menjalar kemana-mana artinya kami tidak ingin berdiri sendiri sebagai organisasi di Trenggalek, namun kami ingin menggandeng sesama organisasi bahkan yang non organisasi untuk bergandeng tangan untuk dalam sebuah pergerakan,” lanjutnya.

Di internal organisasi, Beni menargetkan penguatan kultur kajian dan diskusi di tingkat cabang maupun komisariat.

Ia juga ingin membagikan kemampuan menulis dan sinematografi kepada kader agar aktivitas organisasi tidak selalu bergantung pada pendanaan eksternal.

“Untuk mempercepat hal ini terutama kajian, kemudian diskusi di cabang dan komisariat, kemudian saya sendiri punya basic sebagai penulis dan sinematografi itu yang bisa saya bagikan ke kader-kader, sehingga program kerja ini tidak menunggu pendanaan atau narasumber dari eksternal untuk berkegiatan,” katanya.

Selain itu, pendampingan kader di tingkat komisariat juga menjadi fokus utama kepengurusan baru guna memperkuat sinergi organisasi.

“Selain itu yang paling penting pendampingan di tingkat komisariat, di komisariat Sunan Giri Trenggalek dan komisariat Bumi Sopal Dewantara, dengan demikian sahabat-sahabat merawat dirinya semakin berkolaborasi dengan cabang agar PMII Trenggalek semakin konsisten dan semakin punya nilai ketegasan,” imbuhnya.

Tak hanya bicara kaderisasi, PMII Trenggalek juga mulai menyiapkan agenda kajian kritis terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

Salah satu yang menjadi sorotan ialah pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang disebut berjalan sebelum izin penggunaan kawasan hutan terbit.

“Paling kelihatan untuk kajian kritis kepada kebijakan pemerintah yang saya kantongi adalah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang dibangun sebelum ada perizinan resmi penggunaan kawasan hutan, itu sangat aneh sekali,” tegas Beni.

Ia menilai pemerintah memiliki aturan yang seharusnya dijalankan secara konsisten.

“Karena negara ini sudah punya banyak peraturan mengapa mereka itu tidak punya political will, ghirah politik untuk menjalankan aturan tersebut malah yang terjadi melanggar peraturannya sendiri,” sambungnya.

Selain KDMP, proyek Bendungan Bagong juga menjadi perhatian PMII Trenggalek. Beni menilai proyek tersebut perlu mendapat pengawasan lantaran dampaknya mulai dirasakan masyarakat sekitar.

“Ada juga proyek Bendungan Bagong yang mohon maaf mungkin anggaran cukup besar bukan berarti negara harus menganaktirikan proyek tersebut, sudah terlanjur dibangun namun prosesnya tidak kunjung selesai, sehingga dampaknya cukup panjang,” katanya.

PMII Trenggalek mengaku menemukan dugaan dampak lingkungan dari proyek tersebut berdasarkan riset awal kader di lapangan. Salah satunya berkaitan dengan erosi di aliran Sungai Temon yang disebut menghilangkan lahan pertanian warga.

“Karena yang kami temukan dan ada kader kami yang melakukan riset, itu ada sawah yang hilang karena erosi dari Sungai Temon, yang ternyata di daerah pegunungan resapan hilang, sehingga air itu mengalir ke sungai dan bantaran sungai tererosi,” jelasnya.

Meski demikian, PMII menegaskan temuan tersebut masih akan diteliti lebih lanjut melalui riset kolaboratif agar memiliki dasar data yang lebih kuat.

Di akhir, Beni menegaskan arah gerakan PMII Trenggalek akan dimulai dari persoalan paling dekat dengan masyarakat rentan, termasuk alumni PMII yang terdampak kebijakan negara.

“Masyarakat rentan tentu akan memulai hal yang terdekat bisa jadi dari tetangga kami, alumni PMII juga, ternyata waktu kemarin keliling silaturahmi ada sambat, ada yang menjadi guru itu mengeluhkan sistem pendidikan dan akreditasinya cukup panjang juga selain itu pengangkatan guru honorer ke PNS itu tidak ada kejelasan sama sekali,” ujarnya.

“Ada alumni PMII sendiri menjadi korban kebijakan negara yang kurang baik, nah makanya kami akan memulai dari situ, karena kaum Mustad’afin ternyata ada orang-orang PMII sendiri,” pungkasnya.