Inti Berita:
• DPRD Trenggalek soroti Silpa 2025 sebesar 5,6%, targetkan maksimal 5%
• Fokus peningkatan pendapatan dari BUMD, bukan pajak
• Belanja pegawai masih tinggi (42%), ditargetkan turun ke 30%
• Efisiensi anggaran terus didorong, termasuk di DPRD
SUARA TRENGGALEK – DPRD Kabupaten Trenggalek menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Bupati Trenggalek dalam rapat paripurna, Rabu (22/4/2026).
Rekomendasi tersebut merupakan catatan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Trenggalek tahun pelaksanaan APBD tahun 2025.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi mengatakan salah satu sorotan utama adalah besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai 5,6 persen.
“Silpa kita di tahun 2025 itu 5,6 persen. Harapan kita ke depan tidak lebih dari 5 persen, supaya program-program bisa lebih optimal terlaksana,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam komponen Silpa terdapat alokasi wajib seperti dana cadangan dan kebutuhan pegawai, sehingga perlu dikendalikan agar tidak terlalu besar.
Fokus Peningkatan Pendapatan
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Yang kita fokuskan adalah peningkatan pendapatan dari BUMD dan retribusi. Kalau pajak sudah tercapai, tidak perlu dipaksakan naik karena bisa membebani masyarakat,” jelas Doding.
DPRD juga mendorong optimalisasi pendapatan dari pemerintah provinsi serta insentif dari pemerintah pusat melalui peningkatan prestasi daerah.
Di sektor kesehatan, rumah sakit daerah diminta meningkatkan layanan unggulan dan memperkuat manajemen berbasis digital.
“Pelayanan rumah sakit harus ditingkatkan, termasuk digitalisasi manajemen dan layanan,” tambahnya.
Efisiensi dan Struktur Belanja
Dari sisi pengeluaran, DPRD merekomendasikan efisiensi anggaran yang lebih ketat. Upaya efisiensi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Efisiensi harus terus dilakukan. Tahun lalu sudah ada efisiensi, ke depan masih ada peluang efisiensi lagi,” ujarnya.
Doding menyebut, Pemkab Trenggalek sebelumnya telah menghemat sekitar Rp9 miliar melalui kebijakan kerja fleksibel seperti work from anywhere (WFA) dan work from home (WFH).
Selain itu, DPRD juga menyoroti tingginya porsi belanja pegawai yang saat ini mencapai sekitar 42 persen.
“Targetnya belanja pegawai maksimal 30 persen, sementara belanja infrastruktur bisa mencapai 40 persen,” katanya.
Ia mengakui, tingginya belanja pegawai dipengaruhi oleh penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski demikian, opsi pengurangan pegawai disebut sebagai langkah terakhir.
“Kalau terpaksa mungkin ada penyesuaian gaji, tapi harapannya tidak sampai pemutusan kontrak,” tegasnya.
DPRD Juga Lakukan Efisiensi
DPRD sendiri juga telah melakukan efisiensi internal, termasuk pengurangan belanja operasional hingga 50 persen untuk beberapa pos.
“Sekarang konsumsi rapat juga disederhanakan, hanya air minum dan makanan ringan. Listrik dan lainnya juga sudah kita efisiensikan,” ungkap Doding.
Dorong Infrastruktur dan Pariwisata
Terkait kerja sama pembiayaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), DPRD mendukung pemanfaatan dana untuk pembangunan jalan dan sektor pariwisata.
“Sekitar Rp 41 miliar untuk jalan dan sisanya untuk peningkatan pendapatan, termasuk pengembangan pariwisata seperti Goa Lowo dan Pantai Prigi,” jelasnya.
Penguatan BUMD dan Keuangan Daerah
DPRD juga tengah membahas penguatan BUMD melalui panitia khusus, termasuk rencana penambahan modal di Perumda Jwalita.
Di sisi lain, DPRD berharap kondisi fiskal daerah semakin membaik pada 2027, seiring menurunnya beban cicilan utang daerah.
“Kalau cicilan yang sebelumnya sekitar Rp57 miliar bisa turun jadi Rp20-25 miliar, maka ruang fiskal kita akan lebih longgar untuk pembangunan,” pungkasnya.
