Inti Berita:
• Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengevaluasi kapasitas pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui mekanisme grading atau penilaian langsung terhadap kelayakan sarana dan prasarana dapur.
• Pada tahap awal, penilaian menyasar SPPG di Pulau Jawa yang melayani minimal 2.500 penerima manfaat, dengan indikator utama mencakup kesiapan fasilitas pendukung seperti jumlah kompor dan kapasitas lemari pendingin (chiller).
SUARA TRENGGALEK – Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengevaluasi kapasitas pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui mekanisme grading atau penilaian kelayakan sarana dan prasarana dapur.
Kebijakan ini berpotensi membuat sejumlah SPPG harus menyesuaikan jumlah penerima manfaat apabila fasilitas yang dimiliki belum memadai.
Penilaian tersebut dilakukan untuk memastikan kapasitas produksi setiap dapur sebanding dengan kemampuan fasilitas operasionalnya.
BGN tidak ingin target jumlah penerima manfaat mengabaikan kualitas pengolahan maupun keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa proses grading akan dilaksanakan secara bertahap.
Pada tahap awal, penilaian menyasar SPPG di Pulau Jawa yang telah melayani sedikitnya 2.500 penerima manfaat.
Wilayah Jawa menjadi sasaran awal karena konsentrasi SPPG di kawasan tersebut relatif tinggi.
“Grading ini dilakukan untuk memastikan setiap SPPG melayani penerima manfaat sesuai dengan kapasitas sarana dan prasarana yang dimiliki. Penilaian tidak hanya melihat jumlah makanan yang diproduksi, tetapi juga kesiapan fasilitas dapur yang berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan pangan,” ujar Tysa, 9 November 2026.
Menurutnya, kelayakan fasilitas pendukung menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian.
Sejumlah peralatan seperti kompor dan chiller atau lemari pendingin akan diperhitungkan untuk mengukur kemampuan dapur dalam mengolah serta menyimpan bahan makanan secara aman.
SPPG dengan fasilitas terbatas nantinya perlu menyesuaikan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Artinya, kapasitas pelayanan tidak bisa hanya ditentukan berdasarkan target produksi, tetapi harus mengacu pada kemampuan riil dapur.
“Sebagai contoh, apabila sebuah SPPG hanya memiliki jumlah kompor yang terbatas atau kapasitas chiller yang lebih kecil, maka jumlah penerima manfaat yang dilayani juga perlu disesuaikan. Prinsipnya, kapasitas pelayanan harus sebanding dengan kemampuan fasilitas dapur agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga,” jelasnya.
Tysa menyebut penilaian akan dilakukan BGN Pusat melalui pemantauan langsung ke masing-masing SPPG.
Hasil grading kemudian menjadi dasar evaluasi untuk menentukan kapasitas pelayanan setiap dapur berdasarkan kondisi fasilitas di lapangan.
BGN berharap mekanisme tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan profesionalitas penyelenggaraan program MBG.
Penyesuaian kapasitas juga ditujukan agar distribusi makanan berjalan sesuai kemampuan operasional masing-masing SPPG.
Melalui kebijakan ini, BGN menegaskan bahwa perluasan jumlah penerima manfaat harus berjalan beriringan dengan kesiapan fasilitas, kualitas layanan, dan standar keamanan pangan.
