Inti Berita:
• Paguyuban Mitra SPPG Kabupaten Trenggalek mengeluhkan kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang membatasi biaya operasional dapur MBG maksimal Rp3.000 per porsi, menghapus sewa kendaraan, serta meniadakan insentif pada hari libur melalui SE Nomor 12 Tahun 2026.
• Paguyuban Mitra SPPG Trenggalek menilai pagu tersebut merugikan mitra di lapangan, mengingat medan pegunungan Trenggalek yang terjal dan titik distribusi terpencar membuat biaya BBM serta transportasi membengkak.
SUARA TRENGGALEK – Kebijakan pembatasan anggaran operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) memicu gelombang penolakan dari daerah.
Paguyuban Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Trenggalek secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan yang diteken Kepala BGN Sudaryono tersebut.
Paguyuban SPPG Kabupaten Trenggalek bahkan berencana mengajukan uji materi terhadap kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pembatasan anggaran operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Paguyuban Mitra SPPG Trenggalek, Imam Waldi, menyebut kebijakan tersebut memberatkan mitra pengelola dapur karena anggaran operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat dinilai tidak mencukupi kebutuhan di lapangan.
“Dengan kebijakan itu, kami mitra SPPG Trenggalek sangat kecewa dan rugi dengan kebijakan-kebijakan Kepala BGN Pak Sudaryono yang baru itu,” kata Imam Waldi.
Sebagai tindak lanjut, paguyuban berencana membawa keberatan tersebut langsung ke kantor pusat BGN.
Mereka juga mempertimbangkan menempuh uji materi terhadap kebijakan yang dinilai merugikan pengelola SPPG.
“Kami dari paguyuban mitra MBG juga berencana nanti akan ajukan ke BGN bersama teman-teman, kita akan uji materi terkait kebijakan ini, kita akan ke sana melalui paguyuban yang ada di Kota Trenggalek ini,” tegasnya.
Keberatan tersebut muncul setelah BGN menetapkan batas maksimal biaya operasional dapur SPPG sebesar Rp3.000 per penerima manfaat untuk setiap hari pelayanan efektif.
Kebijakan ini menggantikan mekanisme sebelumnya yang menggunakan perhitungan biaya berdasarkan kebutuhan riil atau at cost.
Selain pembatasan anggaran, Imam juga menyoroti kebijakan penghentian sementara layanan MBG pada hari libur sekolah, akhir pekan, serta hari libur nasional dan daerah.
Kebijakan tersebut disebut tertuang dalam Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026 yang juga mengatur peniadaan insentif SPPG pada hari-hari tersebut.
Menurut Imam, persoalan utama yang dihadapi mitra di Trenggalek adalah keterbatasan anggaran operasional, terutama untuk kebutuhan distribusi.
Pasalnya, biaya sewa kendaraan operasional tidak lagi masuk dalam alokasi anggaran yang tersedia.
Kondisi geografis Trenggalek yang didominasi wilayah pegunungan dengan lokasi penerima manfaat tersebar membuat kebutuhan transportasi menjadi cukup besar.
Bahkan, terdapat titik distribusi dengan medan ekstrem yang hanya melayani sekitar 10 hingga 30 penerima manfaat.
“Apalagi dengan adanya kebijakan bahwa kendaraan operasional itu juga tidak ada anggaran sewa, artinya dari nilai anggaran operasional senilai Rp3.000 per porsi menu MBG itu bahkan masih belum cukup untuk beli BBM dan lain-lain,” ujar Imam.
Tekanan anggaran tersebut berdampak pada tenaga kerja di sejumlah dapur SPPG. Pengelola terpaksa melakukan penyesuaian dengan mengurangi jumlah relawan hingga menurunkan besaran gaji pekerja yang masih bertugas.
Imam mengungkapkan, penyesuaian tersebut juga terjadi di dapur SPPG yang dikelolanya di bawah Yayasan Lumbung Boga Sakti dengan jumlah penerima manfaat mencapai 2.600 orang.
Di dapur tersebut, jumlah pekerja berkurang lima orang, dari sebelumnya 47 menjadi 42 orang. Pengurangan dilakukan setelah pengelola menawarkan penyesuaian kepada para pekerja.
Ia mengaku tidak tega memberhentikan relawan secara sepihak karena menurutnya tidak ada pekerja yang melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas.
Meski tidak sampai memicu konflik terbuka, Imam menyebut sejumlah pekerja yang berhenti masih menyampaikan keluhan. Mereka merasa kehilangan pekerjaan bukan karena kesalahan kerja, melainkan akibat perubahan kebijakan anggaran.
Beban operasional lebih berat, lanjut Imam, juga dirasakan dapur SPPG lain yang hanya melayani 1.010 penerima manfaat.
Dalam kondisi tersebut, pemasukan anggaran dinilai belum mampu mengimbangi kebutuhan operasional harian.
Untuk menjaga pelayanan dan kualitas makanan di tengah berkurangnya tenaga kerja, pengelola kini melibatkan asisten lapangan untuk membantu pekerjaan relawan, terutama pada malam hari.
“Jadi saat malam itu yang biasanya teman-teman bagian asisten lapangan sekarang juga membantu relawan, karena makanan atau masakan itu bermacam-macam, pas rumit pastinya akan keteteran jika tidak kita saling bantu,” pungkas Imam.
