Inti Berita:
• PPPK di Kabupaten Trenggalek berpeluang mengikuti seleksi CPNS tanpa harus mengundurkan diri, namun BKPSDM setempat masih menunggu Peraturan dan Juknis resmi dari Pemerintah Pusat.
• BKPSDM Trenggalek mendorong agar PPPK berusia di atas 35 tahun tetap diberi hak dan kesempatan yang sama untuk ikut seleksi CPNS agar tidak terganjal batasan usia maksimal.
SUARA TRENGGALEK – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Trenggalek berpeluang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari status kepegawaiannya.
Selain itu, Pemerintah Daerah juga berharap Pemerintah Pusat memberikan jaminan kepada PPPK yang telah berusia di atas 35 tahun dengan hak yang sama. Kebijakan tersebut menjadi salah satu informasi yang tengah dinantikan pemerintah daerah.
Namun, hingga kini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Trenggalek masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaannya.
Kepala BKPSDM Kabupaten Trenggalek, Heri Yulianto, menjelaskan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), PPPK diberikan kesempatan menjadi PNS melalui mekanisme seleksi CPNS.
Dengan skema tersebut, PPPK bisa melamar formasi CPNS yang dibuka tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu.
“Seperti yang kita dapatkan informasi dari BKN bahwasanya PPPK diberikan kesempatan untuk menjadi PNS melalui seleksi CPNS. Jadi tanpa harus mundur dulu dari PPPK, PPPK bisa melamar CPNS yang posisi-posisinya mungkin sedang dibuka,” jelas Heri.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa kesempatan tersebut bukan berarti seluruh PPPK otomatis diangkat menjadi PNS. Peralihan status tetap harus melalui seleksi CPNS.
Selain mekanisme seleksi, persoalan batas usia di mana banyak PPPK dengan batas usia lebih dari 35 tahun yang juga menjadi perhatian serius BKPSDM.
Heri menilai, PPPK yang telah bekerja lebih lama dan memiliki kontribusi terhadap pemerintahan daerah semestinya memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi.
Menurutnya, akan kurang adil apabila PPPK senior kehilangan kesempatan menjadi CPNS hanya karena terbentur ketentuan batas usia maksimal dalam seleksi.
“Tentunya tidak fair apabila seorang PPPK yang sudah bekerja yang lebih lama, lebih senior, lebih berkontribusi, itu gara-gara pembatasan usia maksimal di CPNS itu tidak memiliki hak yang sama untuk bisa masuk atau melamar sebagai CPNS,” ungkapnya.
Namun, Heri menyebut hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis yang mengatur mekanisme tersebut, termasuk ketentuan batas usia bagi PPPK.
Di sisi lain, BKPSDM Trenggalek memastikan tidak memiliki PPPK paruh waktu. Sebab, seluruh pegawai yang memenuhi kualifikasi dalam kebijakan pengangkatan sebelumnya telah diangkat secara bertahap menjadi PPPK penuh waktu.
Pemerintah daerah sendiri mendapat kesempatan untuk menyelesaikan pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu hingga 1 Januari 2027.
Heri juga memaparkan, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Trenggalek hingga saat ini mencapai 9.813 orang. Rinciannya, sebanyak 4.830 berstatus PNS dan 4.983 lainnya merupakan PPPK.
Jumlah tersebut mencakup seluruh ASN, termasuk tenaga pendidikan yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan.
Menurut Heri, kondisi jumlah ASN perlu mendapat perhatian karena setiap tahun sekitar 300 PNS di Trenggalek memasuki batas usia pensiun (BUP).
Jika tidak diimbangi dengan pengisian ASN baru, kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap ketersediaan tenaga di sejumlah perangkat daerah, terutama instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Yang perlu kita waspadai, yang perlu kita mitigasi, bahwasanya setiap tahun sebanyak kurang lebih 300 orang PNS kita itu memasuki batas usia pensiun atau BUP atau masa purna tugas,” ujarnya.
Dia khawatir, banyaknya PNS yang memasuki masa pensiun tanpa diimbangi rekrutmen pegawai baru akan menyebabkan sejumlah perangkat daerah kekurangan tenaga.
