Inti Berita:
• Peraturan Bupati (Perbup) mengenai pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 di Kabupaten Trenggalek resmi diundangkan pada 10 November 2026 setelah melalui proses fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan verifikasi lebih dari 100 pasal.
• Dengan terbitnya regulasi ini, seluruh tahapan pelaksanaan hingga pencairan anggaran resmi memiliki landasan hukum, termasuk skema dana sekitar Rp5,73 miliar yang dibagi pada APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027.
SUARA TRENGGALEK – Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar hukum tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Trenggalek resmi diundangkan pada 10 November 2026.
Dengan terbitnya regulasi tersebut, seluruh tahapan Pilkades, termasuk penggunaan anggaran, kini memiliki landasan hukum untuk dilaksanakan.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek, Suyatno menjelaskan proses penyusunan Perbup telah melalui tahapan fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum akhirnya diundangkan.
Hasil fasilitasi gubernur diterima pada 4 November 2026 sore. Selanjutnya, pada 5 hingga 10 November, dilakukan pembenahan naskah sesuai masukan hasil fasilitasi tersebut.
“Update fasilitasi Perbup tentang Pelaksanaan Pilkades sudah diundangkan tanggal 10 November 2026,” terang Suyatno, Rabu (11/11/2026).
Ia menyebut, proses verifikasi naskah atau penyempurnaan draf perbup juga memerlukan waktu, karena Perbup tersebut memuat lebih dari 100 pasal.
Pemeriksaan penyempurnaan draf perbup perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya pasal atau ketentuan yang terduplikasi.
“Saat ini perbup telah diundangkan, telah mendapatkan tanda tangan secara berjenjang mulai tingkat Provinsi hingga Bupati,” tuturnya.
Menurutnya, setelah diundangkan, dasar hukum berupa Perbup tersebut sudah langsung berlaku sejak tanggal pengundangan.
Dengan demikian, tahapan Pilkades dan penggunaan anggaran untuk pelaksanaannya sudah dapat dijalankan berdasarkan dasar hukum tersebut.
“Setelah dasar hukum pelaksanaan tersebut disahkan, maka seluruh tahapan serta penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan Pilkades telah dapat digunakan dan dilaksanakan tahapannya,” jelasnya.
Suyatno menambahkan, Bagian Hukum bertugas mempersiapkan landasan regulasi, sedangkan teknis pelaksanaan tahapan menjadi kewenangan dinas terkait.
“Terkait teknis pelaksanaan bisa ditanyakan ke instansi terkait,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menyiapkan pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 yang direncanakan diikuti 128 desa dari total 157 desa dan kelurahan di daerah tersebut.
Bahkan tahap pembentukan panitia Pilkades di 128 desa itu juga telah rampung. Sebagai pedoman awal, pembentukan panitia diperkuat melalui Surat Edaran Bupati Trenggalek Nomor 400.10.2/1473/406.018/2026 tertanggal 28 Oktober 2026.
Untuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut, Pemkab Trenggalek juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 5,73 miliar yang dialokasikan dalam dua tahun anggaran.
Rinciannya, sekitar Rp 1,37 miliar diusulkan melalui APBD Perubahan 2026 untuk pembentukan panitia dan persiapan awal.
Sementara sekitar Rp 4,36 miliar dialokasikan pada APBD 2027 untuk kebutuhan logistik, surat suara, dan tempat pemungutan suara (TPS).
Dengan telah diundangkannya Perbup pada 10 November 2026, pelaksanaan tahapan Pilkades Serentak 2027 di 128 desa tersebut kini memiliki kepastian dasar hukum.
