Inti Berita:
• Pemerintah bersama DPR RI menyepakati pengangkatan seluruh PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap untuk berbagai profesi pelayanan publik seperti dosen, damkar, Satpol PP, nakes, dan tenaga teknis.
• PPPK yang telah berstatus Penuh Waktu, guru, dan nakes diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027 yang rencananya mulai dilaksanakan secara bertahap pada 1 Januari 2027.
SUARA TRENGGALEK – Pemerintah bersama DPR RI menyepakati pengangkatan seluruh PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Kesepakatan itu juga mencakup rekrutmen CPNS tahun 2026 untuk mendukung program prioritas nasional.
Kesepakatan disampaikan pemerintah pada 6 November 2026 melalui laman resmi Kemenpan RB. Langkah ini menjadi bagian dari penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu akan dilakukan secara bertahap.
Kebijakan tersebut mencakup berbagai profesi, mulai dari dosen, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, hingga tenaga pelaksana lainnya. Hal itu tertuang dalam siaran pers No. 378/HUMAS-MENPANRB/2026.
Peningkatan status kepegawaian ini merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi para pegawai yang selama ini mendukung pelayanan publik di berbagai sektor strategis.
Selain itu, PPPK yang sudah beralih menjadi Penuh Waktu juga diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS pada 2027. Kesempatan itu terbuka secara kompetitif sesuai tahapan pengadaan dan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga menyepakati perpanjangan masa perjanjian kerja bagi guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar di Dapodik dengan cut-off Desember 2024.
Kebijakan ini berlaku bagi mereka yang masa perjanjian kerjanya berakhir Desember 2026.
Perpanjangan serupa juga diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis yang memenuhi kriteria.
Kelompok tenaga pendidik dan kesehatan yang memenuhi syarat juga diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS tahun 2027. Pelaksanaan seleksi direncanakan mulai 1 Januari 2027 secara bertahap.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap penataan ASN berjalan lebih optimal, memberi kepastian status kepegawaian, serta menjaga keberlangsungan pelayanan publik di seluruh Indonesia.
