Inti Berita:
• Badan Gizi Nasional (BGN) membatasi biaya operasional dapur SPPG seperti di trenggalek maksimal Rp3.000 per porsi (dari sebelumnya sistem at cost) guna mencegah pembengkakan anggaran (over budgeting).
• Pagu operasional Rp3.000 mencakup gaji relawan, gas, listrik, air, Wi-Fi, hingga BBM distribusi, sehingga SPPG di Trenggalek bisa mengatur penyesuaian anggaran lewat sistem shifting harian sesuai jumlah penerima manfaat bukan melakukan pengurangan atau pemecatan (layoff) relawan.
SUARA TRENGGALEK – Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan aturan batas maksimal (up to) biaya operasional dapur bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp 3.000 per penerima manfaat atau per porsi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan pembatasan pagu dari yang sebelumnya berbasis pengeluaran riil (at cost) menjadi up to atau batas maksimal ini diterapkan untuk mencegah pembengkakan anggaran (overbudgeting).
Dengan berlakunya kebijakan ini membuat setiap SPPG yang ada di Kabupaten Trenggalek harus menyesuaikan pengeluaran operasional dengan pagu yang telah ditentukan.
Koordinator Wilayah SPPI Trenggalek, Sheila Ammanda Yadu Fadilla menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak mengubah alokasi harga bahan makanan maupun total anggaran untuk porsi kecil dan porsi besar.
Untuk porsi kecil, alokasi bahan makanan sebesar Rp 8.000, biaya operasional Rp 3.000, dan biaya sewa Rp 2.000. Dengan demikian, total anggaran per porsi mencapai Rp13.000.
Sementara untuk porsi besar, alokasi bahan makanan sebesar Rp 10.000, biaya operasional Rp 3.000, serta insentif mitra Rp 2.000. Totalnya mencapai Rp 15.000 per porsi.
“Jadi, sebenarnya kalau harga untuk porsi besar maupun porsi kecil itu tidak ada perubahan,” jelas Sheila, Kamis (12/11/2026).
Perubahan Kebijakan dari At Cost ke Up To
Ia menerangkan, perbedaan kebijakan terbaru terletak pada pengaturan biaya operasional. Sebelumnya, pengeluaran untuk operasional dan bahan baku dihitung berdasarkan kebutuhan riil di lapangan tanpa batas tertentu atau at cost.
Kini, biaya operasional melalui skema up to atau dibatasi maksimal Rp 3.000 per porsi dan dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani dalam satu periode.
“Biaya tersebut digunakan untuk membayar gaji relawan serta memenuhi kebutuhan operasional dapur,” ungkapnya.
Dicontohkannya, diantaranya biaya operasional pembelian gas, bahan bakar kendaraan distribusi, listrik, Wi-Fi, air dan kebutuhan pendukung lainnya.
Menurut Sheila, pembatasan tersebut dilakukan agar pengeluaran operasional tidak melampaui anggaran yang tersedia.
“Dengan ketentuan itu, masing-masing SPPG harus mengatur kebutuhan belanja sesuai pagu operasional,” tuturnya.
Masih menurut Sheila, penyesuaian diperlukan karena jumlah anggaran yang tersedia harus mencukupi seluruh kebutuhan selama periode pelayanan.
Gaji Relawan SPPG Tak Ada Ketentuan
Sedangkan terkait besaran gaji relawan, Sheila menyebut petunjuk teknis terbaru tidak lagi mencantumkan ketentuan batas minimal maupun nominal gaji tertentu.
Karena itu, besaran pembayaran relawan dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing SPPG di Kabupaten Trenggalek dan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.
Ia mencontohkan, apabila sebelumnya relawan menerima gaji Rp 120.000, nominal tersebut dapat disesuaikan menjadi Rp 100.000 jika kondisi anggaran mengharuskan demikian.
“Karena kembali lagi ketika di lapangan itu PM-nya sekian dengan relawan sekian banyak tidak sesuai dengan gaji sebelumnya kan mau enggak mau harus menyesuaikan seperti itu,” ujarnya.
Sheila juga menanggapi kabar mengenai pengurangan atau pemutusan hubungan kerja relawan akibat pembatasan biaya operasional.
Menurutnya, penyesuaian yang dilakukan bukan berarti melayoff relawan, melainkan mengatur jumlah petugas yang bertugas sesuai kebutuhan pelayanan.
Ia menjelaskan, SPPG menerapkan sistem shifting atau pergiliran jadwal kerja. Dengan mekanisme tersebut, jumlah relawan yang bertugas setiap hari disesuaikan dengan banyaknya penerima manfaat yang dilayani.
“Jadi, sebenarnya bukan mengurangi relawan tetapi menyesuaikan dengan PM yang dilayani pada hari itu. Jadi, tidak dibenarkan bahwasanya me-layoff relawan. Tapi dalam hal ini dilakukan sistem shifting,” pungkasnya.
