Inti Berita:
• Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menjelaskan alasan rencana revitalisasi Goa Lowo senilai Rp5 miliar menggunakan dana pinjaman PT SMI melalui akun Instagram pribadinya (@avinml), menyusul sorotan DPRD terkait belum jelasnya proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
• Mas Ipin menegaskan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBD rutin dan tergerak oleh kondisi warga sekitar seperti pedagang salak lansia yang kehilangan mata pencaharian akibat sepinya kunjungan wisata dengan menggandeng BRIN untuk kajian geosite serta BUMD agar perawatan fasilitas lebih cepat.
SUARA TRENGGALEK – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, membeberkan alasan pemerintah daerah merencanakan revitalisasi Goa Lowo menggunakan dana pinjaman Rp5 miliar.
Menurutnya, pembenahan destinasi wisata di Desa Watuagung, Kecamatan Watulimo, tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga untuk menghidupkan kembali ekonomi masyarakat sekitar.
Penjelasan yang disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, @avinml, itu muncul di tengah sorotan DPRD Trenggalek terhadap rencana penggunaan dana pinjaman untuk revitalisasi Goa Lowo.
Dalam unggahannya, kepala daerah yang akrab disapa Mas Ipin tersebut menanggapi pertanyaan mengenai alasan pemerintah membangun destinasi wisata yang sepi pengunjung menggunakan uang pinjaman.
Ia mempertanyakan anggapan bahwa destinasi wisata yang belum ramai dan belum memberikan kontribusi PAD secara signifikan tidak layak mendapatkan pembenahan.
“Goa Lowo tidak seramai Pantai Mutiara, Pantai Pasir Putih dan objek wisata lainnya di kawasan pesisir, apakah karena tidak ramai dan tidak signifikan menyumbang PAD maka tidak layak untuk diperbaiki dan dibangun,” tulisnya.
Mas Ipin kemudian menceritakan pengalamannya saat beberapa kali mengunjungi Goa Lowo. Ia mengaku mendapati deretan lapak pedagang di sebelah kanan setelah jembatan pintu masuk dalam kondisi sepi.
Dalam salah satu kunjungan, setelah berjalan lebih dari satu jam dan hendak pulang, ia bertemu seorang ibu paruh baya yang baru keluar membawa dagangan salak dan minuman setelah melihat ada mobil terparkir.
Pedagang tersebut bercerita bahwa dahulu dirinya rutin berjualan setiap hari ketika banyak bus wisatawan datang. Namun, karena pengunjung semakin sepi, kini ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah.
Pengalaman itu menjadi salah satu alasan Mas Ipin ingin menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar destinasi wisata.
Menurutnya, revitalisasi pariwisata sulit dilakukan jika hanya mengandalkan alokasi anggaran rutin APBD.
“Revitalisasi pariwisata jika dengan plafon anggaran APBD yang rutin saja, pasti diskusinya habis untuk jalan mana dulu yang harus diperbaiki,” tulisnya.
Untuk mendukung rencana tersebut, ia memaparkan tiga langkah yang disiapkan pemerintah daerah.
Pertama, Pemkab Trenggalek mengambil pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan.
Kedua, pemerintah daerah melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengidentifikasi nilai geosite Goa Lowo.
Langkah ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan tetap memperhatikan nilai pariwisata, ilmiah, dan ekologis.
Ketiga, pengelolaan badan usaha akan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan skema tersebut, perawatan dan perbaikan sarana prasarana diharapkan dapat diputuskan lebih cepat.
Mas Ipin menilai mekanisme penganggaran melalui dinas membutuhkan waktu cukup panjang karena usulan belanja baru harus melalui proses penganggaran.
Kondisi itu, menurutnya, membuat perawatan fasilitas wisata berpotensi terbengkalai.
“Niat saya sederhana, saya mau ibu pedagang yang saya temui, warga di sekitar Desa Watuagung tersebut bisa jualan ajeg,” tulisnya.
Ia juga menyebut target penuntasan revitalisasi pada April 2027 berlaku bagi seluruh objek wisata yang telah dijadwalkan untuk dibenahi.
Harapannya, pembenahan tersebut dapat memberikan kepastian penghidupan bagi masyarakat di sekitar destinasi.
DPRD Minta Revitalisasi Ditangguhkan
Sebelumnya, rencana revitalisasi Goa Lowo dengan anggaran Rp5 miliar mendapat catatan dari Komisi II DPRD Trenggalek dalam rapat kerja bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Senin (19/10/2026).
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, meminta rencana revitalisasi Goa Lowo dan Hutan Kota dengan anggaran Rp1,7 miliar ditangguhkan sementara.
Permintaan tersebut didasarkan pada belum adanya paparan terperinci mengenai proyeksi PAD yang dapat diperoleh setelah pembenahan destinasi wisata selesai.
DPRD juga menyoroti penurunan pendapatan sektor pariwisata daerah, meskipun tarif tiket masuk sebelumnya telah dinaikkan dari Rp10.000 menjadi Rp15.000.
Sementara itu, Plt Kepala Disparbud Trenggalek, Tony Widianto, sebelumnya mengakui belum memiliki kalkulasi pasti mengenai pengembalian investasi dari rencana revitalisasi tersebut.
Ia menyerahkan keputusan akhir terkait alokasi dana pinjaman kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
