Inti Berita:
• Pemkab Trenggalek melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggandeng Badan Geologi Kementerian ESDM untuk memverifikasi potensi kawasan karst yang diperkirakan mencapai 18.000 hektare melonjak hampir tiga kali lipat dibandingkan data identifikasi tahun 2020 seluas 6.433 hektare.
• Inventarisasi lapangan yang berlangsung pada 2–15 November 2026 ini turut mengakomodasi masukan masyarakat dan Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) terkait sebaran gua, telaga, serta mata air di Formasi Arjosari dan Formasi Oyo guna divalidasi secara geologi dan hidrogeologi.
SUARA TRENGGALEK – Potensi kawasan karst di Kabupaten Trenggalek diperkirakan mencapai sekitar 18.000 hektare atau hampir tiga kali lipat dari luasan yang telah teridentifikasi sebelumnya.
Pemerintah daerah kini melakukan inventarisasi dan verifikasi bersama Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan sebaran serta fungsi ekologis kawasan tersebut.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Trenggalek, Ariyoga Widyasetyo Wahono mengatakan estimasi tersebut diperoleh dari hasil verifikasi awal hingga 11 November 2026.
Namun, angka itu belum menjadi luasan final karena masih membutuhkan kajian dan validasi teknis dari Badan Geologi.
Sebagai pembanding, kawasan karst yang telah teridentifikasi pada 2020 tercatat sekitar 6.433 hektare.
Inventarisasi potensi Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) tersebut diinisiasi Pemkab Trenggalek melalui DLH dengan melibatkan Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian ESDM.
Kegiatan dijadwalkan berlangsung pada 2–15 November 2026, meliputi pembahasan dan verifikasi lapangan.
Ariyoga menjelaskan, inventarisasi diperlukan untuk memastikan potensi karst di Trenggalek tidak hanya dikenali dari aspek geologi, tetapi juga dipahami fungsi ekologisnya, terutama dalam menjaga sistem tata air dan keberadaan sumber air bawah tanah.
“Karst memiliki fungsi yang sangat penting, terutama dalam sistem tata air, penyimpanan dan aliran air bawah tanah, keberadaan mata air, serta ekosistem yang ada di dalamnya. Karena itu, kawasan karst harus dilindungi dan dikelola dengan baik, termasuk dalam pemanfaatannya,” ujarnya.
Menurutnya, perlindungan kawasan karst perlu dilakukan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.
Pemanfaatan sumber daya alam di kawasan tersebut harus memperhatikan fungsi ekologis agar tidak mengganggu sistem penyangga kehidupan.
Dalam proses inventarisasi, pemerintah daerah juga menerima masukan dari Aliansi Rakyat Trenggalek (ART).
Informasi tambahan yang disampaikan mencakup sebaran gua, telaga, dan mata air, termasuk di wilayah Formasi Arjosari dan Formasi Oyo yang belum masuk dalam data awal.
Masukan masyarakat tersebut akan menjadi bahan untuk memperkaya basis data inventarisasi.
Namun, setiap informasi tetap perlu didokumentasikan dan diverifikasi melalui koordinat lokasi, kondisi lapangan, serta kajian teknis geologi dan hidrogeologi.
Hasil inventarisasi diharapkan dapat menjadi dasar teknis bagi proses pengusulan dan penetapan KBAK oleh Menteri ESDM.
Selain itu, data tersebut juga ditargetkan memperkuat percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Karst di Kabupaten Trenggalek.
Ariyoga menyebut regulasi daerah diperlukan untuk memberikan arah yang lebih jelas dalam perlindungan kawasan resapan air, mata air, gua, ekosistem bawah tanah, hingga pengendalian aktivitas masyarakat dan usaha di kawasan karst.
“Harapan kami, hasil inventarisasi ini, termasuk nantinya apabila telah ditetapkan sebagai KBAK oleh Menteri ESDM, dapat menjadi penguat secara teknis dan ilmiah dalam mempercepat terwujudnya Perda Perlindungan dan Pemanfaatan Karst di Trenggalek,” jelasnya.
Terkait kebijakan tata ruang, DLH akan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang menangani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Hasil kajian karst diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyelarasan kebijakan tata ruang.
Perlindungan karst juga menjadi perhatian dalam pemanfaatan sumber daya alam, termasuk aktivitas pertambangan dan pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Pemkab Trenggalek berharap hasil inventarisasi dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi berwenang dalam mencermati wilayah yang memiliki potensi dan fungsi ekologis karst, terutama sebelum wilayah tersebut memasuki proses perizinan pertambangan.
“Prinsipnya bukan untuk menghambat investasi atau kegiatan ekonomi yang berjalan sesuai ketentuan. Namun, sebelum ada keputusan lebih lanjut mengenai pemanfaatan wilayah yang berpotensi karst, penting untuk melihat terlebih dahulu kondisi dan fungsi ekologisnya berdasarkan kajian ilmiah,” ungkapnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah menilai kawasan karst memiliki potensi jasa lingkungan yang dapat dikembangkan menjadi sumber manfaat ekonomi masyarakat.
Potensi tersebut antara lain perlindungan sumber mata air, keanekaragaman hayati, serta pengembangan ekowisata dan geowisata dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
Pemkab juga membuka peluang pengkajian skema pembayaran jasa lingkungan hidup sebagai instrumen untuk memberikan manfaat kepada masyarakat atau pihak yang berkontribusi menjaga kelestarian kawasan karst.
Ariyoga berharap inventarisasi tersebut tidak berhenti pada pendataan dan penetapan batas kawasan, tetapi berlanjut pada penguatan tata kelola karst yang mampu menyelaraskan perlindungan lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan pembangunan daerah.
“Kita tidak ingin karst hanya menjadi kawasan yang dilindungi di atas kertas. Karst harus benar-benar dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan secara bijaksana. Tujuannya bukan menghentikan pembangunan, melainkan memastikan pembangunan berjalan tanpa merusak fungsi ekologis yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat,” pungkasnya.
