SUARA TRENGGALEK – Pelayanan publik di RSUD dr. Soedomo Trenggalek kembali menjadi sorotan tajam. Dalam hal ini terdapat pasien yang mendapatkan penolakan oleh salah satu petugas.
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Mochamad Husni Tahur Hamid, mengkritik langsung buruknya kinerja aparatur sipil negara (ASN) di rumah sakit tersebut, usai mengalami kejadian penolakan pasien karena surat rujukan kedaluwarsa.
“Surat rujukan yang saya bawa sebenarnya sudah tidak berlaku, tapi petugas tetap menerima. Begitu sampai di poli malah ditolak. Ini bukti bahwa petugas pendaftaran awal tidak memahami tugas pokok dan fungsinya,” kata Husni, Jumat (2/5/2025).
Ia menyebut kejadian ini sangat merugikan pasien, terutama warga dari wilayah terpencil seperti Panggul atau Munjungan yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapat layanan kesehatan.
“Bayangkan kalau pasien dari pelosok datang jauh-jauh, lalu ditolak begitu saja. Ini bukan bentuk pelayanan yang layak,” tegasnya.
Menurut Husni, kasus ini mencerminkan lemahnya penerapan sistem merit di lingkungan ASN Trenggalek. Ia menilai sistem penempatan pegawai belum mengutamakan kompetensi dan profesionalisme.
“Sistem merit harusnya memastikan yang bersangkutan benar-benar paham tugasnya. Tapi kenyataannya banyak ASN yang bekerja asal-asalan. Ini akibat penerapan sistem yang setengah hati,” ujarnya.
DPRD juga menerima banyak laporan serupa dari masyarakat terkait pelayanan buruk di RSUD maupun organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Husni menduga persoalan ini bersifat sistemik.
“Saya khawatir ini tidak hanya terjadi di RSUD. Ini dampak dari kegagalan manajemen ASN secara menyeluruh,” jelasnya.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk segera mengevaluasi sistem penempatan jabatan ASN dan memperketat pengawasan kinerja.
“ASN harus ditempatkan sesuai kapasitas dan kompetensinya, agar mampu memberi pelayanan yang profesional kepada masyarakat,” pungkas Husni.
