SUARA TRENGGALEK – Kontribusi RSUD dr. Soedomo Trenggalek dalam membantu pembiayaan pembangunan gedung melalui pinjaman daerah ke PT SMI dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi sorotan Komisi II DPRD Trenggalek.
Pembangunan dua gedung baru yang dibiayai dari pinjaman senilai Rp 149 miliar pada 2022 tersebut, justru dinilai belum memberikan kontribusi maksimal dalam membantu pemerintah daerah melunasi utang.
Dari target awal Rp 10 miliar per tahun, realisasi kontribusi RSUD hanya mencapai Rp 7 miliar pada 2024 dan diproyeksikan turun menjadi Rp 3,5 miliar pada 2025.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, mengungkapkan kekecewaannya atas minimnya kontribusi RSUD. Padahal, pemerintah daerah harus membayar cicilan utang sebesar Rp 67 miliar setiap tahun.
“Dengan rumah sakit yang dibangun dari dana pinjaman daerah, seharusnya RSUD bisa membantu membayar utang minimal Rp 10 miliar per tahun untuk meringankan beban daerah. Namun kenyataannya, kontribusi yang diberikan jauh dari harapan,” ujar Mugianto.
Ia menambahkan, jika tidak terbebani utang rumah sakit, anggaran Rp 67 miliar tersebut bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik, seperti jalan dan jembatan di Kabupaten Trenggalek.
“Seharusnya dana itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Namun karena adanya kewajiban membayar cicilan, anggaran infrastruktur jadi terserap untuk melunasi utang RSUD,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Mugianto menyebutkan bahwa sebelumnya ada komitmen tidak tertulis dari pihak RSUD dr. Soedomo untuk berkontribusi Rp 10 miliar per tahun. Sayangnya, hingga saat ini komitmen tersebut belum terealisasi secara penuh.
“Kami akan segera mengklarifikasi masalah ini dengan memanggil Direktur RSUD dr. Soedomo, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan asisten yang membidangi untuk mencari solusi terbaik,” pungkasnya.
Hal itu juga dibenarkan oleh Hartoko, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Trenggalek. Ia menjelaskan bahwa kontribusi yang rencana diberikan oleh RSUD dr Soedomo tahun 2025 hanya Rp 3,5 miliar.
“Tahun 2024 lalu sekitar Rp 7 miliar, tahun ini turun di Rp 3,5 miliar, sedangkan komitmen awal, RSUD akan membantu sebesar Rp 10 miliar,” jelas Hartoko kepada awak media.
