SUARATRENGGALEK.COM – Badan Gizi Nasional telah resmi di bentuk Presiden Joko Widodo melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang ditandatangani pada 15 Agustus 2024.
Dalam pasal 3 perpres tersebut menyebutkan bahwa Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.
“Anggaran program makan bergizi gratis tahun pertama dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 adalah Rp 71 triliun,” Sri Mulyani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (19/8/2024) juga mengatakan angka tersebut memang lebih kecil dari perkiraan awal tim Prabowo-Gibran.
Dimana rencana awal butuh sekitar Rp 100 triliun sampai Rp 120 triliun untuk pelaksanaan pada tahun pertama. Keterbatasan anggaran ini menjadi salah satu tantangan bagi Badan Gizi Nasional untuk mengatasi permasalahan gizi anak-anak yang mendesak untuk ditangani.
“Apalagi, saat ini Indonesia berada di ambang bonus demografi hingga 2035 sehingga memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” jelasnya.
Sri Mulyani juga mengatakan, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi tengkes di Indonesia turun dari 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022.
Angka tengkes di Indonesia memang cenderung turun dalam 10 tahun terakhir walaupun bakal sulit mencapai target 14 persen pada 2024. Sesuai standard Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), prevalensi tengkesseharusnya kurang dari 20 persen.
“Ketika angka stunting cenderung turun, anak-anak Indonesia justru mengalami tren meningkatnya masalah gizi lebih (obesitas),” jelasnya.
Dilansir dari RRI.co.id Data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan menunjukkan, persentase obesitas pada anak-anak kita terus meningkat dalam satu dekade terakhir, yakni dari 8 persen pada 2007 menjadi 21,8 persen di 2018.
Artinya, setidaknya 1 dari 5 anak-anak di Indonesia mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Meskipun kita mengetahui berbagai masalah gizi sejak usia dini ini tidak akan bisa diatasi dengan program makan siang gratis di sekolah.
Sementara sehari-hari tidak ada perubahan pola konsumsi dan gaya hidup anak-anak. Namun kita yakin bahwasanya program makan siang gratis dapat menjadi solusi masalah gizi di Indonesia ke depan.
Kurang gizi yang menjadi salah satu pemicu stunting atau tengkes telah mengancam masa depan anak-anak Indonesia. Pada saat bersamaan, sebagian anak Indonesia juga menderita kekurangan zat gizi mikro dan banyak yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.
Tiga beban gizi ini menjadi pekerjaan rumah yang mesti diatasi Badan Gizi Nasional yang baru dibentuk. Anak-anak menjadi sasaran utama pemenuhan gizi ini, sebagaimana disebutkan pada pasal 5 perpres tersebut.
Sasaran pemenuhan gizi adalah peserta didik dari jenjang pendidikan usia dini sampai pendidikan menengah, serta anak usia di bawah lima tahun. Pasal yang sama mengatur bahwa ibu hamil dan ibu menyusui masuk dalam sasaran pemenuhan gizi.
Pembentukan Badan Gizi Nasional ini disiapkan untuk menjalankan makan bergizi gratis (MBG) yang direncanakan dilaksanakan presiden terpilih Prabowo Subianto pada 2025. Sebelumnya, Jokowi juga menyiapkan anggaran untuk mendukung program ini. (*)