PERISTIWA

Platform Digital Merambah Pelayanan Publik di Trenggalek

×

Platform Digital Merambah Pelayanan Publik di Trenggalek

Sebarkan artikel ini

SUARATRENGGALEK.COM – Peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Anas, Selasa (20/8/2024).

MPP tersebut merupakan program inovasi milik Pemkab Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital di daerah. Serta untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan secara terintegrasi melalui platform online.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Trenggalek yang memanfaatkan gedung yang sudah ada untuk MPP ini,” ucap Azwar.

Menurutnya, keberadaan MPP ini bukan sekadar seremonial belaka, tetapi harus benar-benar memberikan dampak positif terhadap indeks kepuasan dan pelayanan publik di daerah tersebut.

Trenggalek memanfaatkan gedung yang ada, kami berharap keberadaan MPP bukan seremonial, ada indeks kepuasan dan indeks pelayanan. Intinya mengintegrasikan di dinas dengan sistem digital.

“MPP Trenggalek ini adalah yang ke-231 di seluruh Indonesia yang telah ia resmikan,” tutur Azwar kepada awak media.

Namun, Azwar Anas juga mengingatkan pentingnya pendekatan proaktif dari pemerintah daerah dengan cara “jemput bola” di desa dan kecamatan. Hal ini dilakukan agar MPP benar-benar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Mudah-mudahan dioptimalkan lagi, kalau semakin banyak pengunjung, ditambah lagi. Koreksinya harus ada label layanan biar bisa dilihat pengunjung terutama masyarakat umum.

“Saat ini tren penggunaan MPP di berbagai daerah di Indonesia mengalami fluktuasi,” Azwar menyoroti tren saat ini.

Oleh karena itu, ia menginstruksikan pejabat setempat untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas layanan di MPP. Setiap minggu, dirinya menerima laporan grafik penggunaan MPP yang menunjukkan dua kemungkinan alasan di balik tren penurunan.

Dimana efisiensi pelayanan atau kurangnya pengunjung karena sudah mendapat layanan di tingkat desa atau kecamatan.

Ditempat yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengatakan bahwa di Provinsi Jawa Timur sudah ada 31 MPP.

Ia juga menambahkan bahwa beberapa daerah memiliki Cafe Pelayanan Publik yang tinggal ditingkatkan kualitas pelayanannya.

“Tadi kami bersama Pak Menteri mendapatkan tugas mengevaluasi dan monitoring, apakah MPP yang ada berjalan efektif atau justru mengalami penurunan,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *