PERISTIWA

Penyebab Rantai Kemiskinan Diungkap BPS Trenggalek

×

Penyebab Rantai Kemiskinan Diungkap BPS Trenggalek

Sebarkan artikel ini
Istimewa

SUARA TRENGGALEK – Berdasarkan data dari BPS Trenggalek, kemiskinan di Trenggalek berada di angka 10,5 persen. Turun dari tahun sebelumnya yang berada di angka 10,63 persen.

Di sisi lain, Trenggalek kini tercatat sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur (Jatim) yang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0 persen.

“Hal tersebut juga telah diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada 2023 lalu,” ujar Ketua Tim Neraca Wilayah BPS Trenggalek, Farid Maaruf.

Ketika disinggu terkait penyebab kemiskinan, dirinya mengungkapkan ada serangkaian penyebab kemiskinan.

“Tentu saja akses terhadap kemampuan masyarakat untuk bisa mengakses makanan atau non makanan,” terangnya.

Ketidakmampuan terhadap akses makanan dan non makanan dapat disebabkan oleh berbagai efek domino.

“Bisa jadi karena akses terhadap pekerjaannya kurang. Kenapa kurang? mungkin karena pendidikannya kurang, jadi sebenarnya Ini adalah sebuah rantai yang memang harus diselesaikan,” pungkasnya.

Dirinya juga menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan kemiskinan.

“Penyebab-penyebab itu dilakukan upaya penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah daerah,” tuturnya.

Sementara itu, pengukuran kemiskinan di Trenggalek dilakukan berdasarkan tingkat pengeluaran masyarakat.

“Kalau BPS itu mengukur kemiskinan konsumsi yang dikonsumsi oleh masyarakat, lebih kepada pengeluaran baik itu pengeluaran makanan maupun pengeluaran yang non makanan,” paparnya.

Adapun pengukuran tersebut dilakukan setiap tahun oleh BPS. “Pengeluaran makanan dan non makanan itu setiap tahun kami hitung dengan melakukan survei sosial ekonomi nasional,” jelasnya.

Upaya penekanan angka kemiskinan ini sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Hal ini tentu membutuhkan kerjasama dari berbagai sektor, baik pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *