Inti Berita:
• Pansus DPRD Trenggalek bahas LKPJ 2025 dan temukan banyak catatan.
• Ada target program yang tidak tercapai dan data yang belum tersedia.
• Klaim kenaikan infrastruktur 9% dipertanyakan karena anggaran turun.
• Sejumlah data BPS belum dirilis, hambat pembahasan.
• Pembahasan sempat diskors karena data anggaran tidak lengkap.
SUARA TRENGGALEK – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Trenggalek menyoroti sejumlah persoalan dalam pembahasan LKPJ tahun anggaran 2025, mulai dari target yang tidak tercapai hingga data yang belum tersaji.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Trenggalek, Sukarodin mengatakan rapat pembahasan kali ini fokus pada evaluasi capaian program serta validitas data yang digunakan.
“Di rapat hari ini kita bahas beberapa hal, di antaranya kegiatan dengan target yang tidak tercapai di tahun 2025, kemudian data yang belum tersaji,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Salah satu sorotan utama adalah klaim peningkatan infrastruktur daerah yang disebut meningkat mencapai lebih dari 9 persen pada 2025.
Menurut Sukarodin, capaian tersebut perlu dikaji ulang karena dinilai tidak selaras dengan kondisi di lapangan maupun penurunan anggaran.
“Kalau kita lihat, anggaran tahun 2024 ke 2025 justru menurun, tapi kok angkanya meningkat. Ini perlu kita gali kebenaran datanya,” tegasnya.
Ia menambahkan, peningkatan tersebut disebut berasal dari faktor di luar sektor jalan dan jembatan. Namun demikian, pihaknya masih akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan validitas data tersebut.
Selain itu, Pansus juga menyoroti sejumlah data penting yang belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kondisi ini dinilai menghambat pembahasan LKPJ secara komprehensif.
“Setiap akhir Maret dan April seluruh kabupaten/kota membahas LKPJ. Data yang belum tersaji ini harus segera dipenuhi agar tidak terulang kembali,” jelasnya.
Pembahasan sempat diskors karena dalam Bab II LKPJ belum dicantumkan rincian pergeseran anggaran sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), termasuk asal, tujuan, serta perubahan nilai anggaran.
“Penggeseran itu harus jelas, dari kegiatan apa, untuk apa, berubah menjadi berapa. Ini bagian penting dalam siklus tahunan,” katanya.
Dalam evaluasi capaian kinerja, Sukarodin menyebut masih terdapat sejumlah indikator yang belum memenuhi target. Di antaranya indeks kesejahteraan masyarakat yang baru mencapai sekitar 93 persen serta indeks Gini di angka 97,21 persen.
Sementara itu, indeks pembangunan manusia (IPM) hampir mencapai target dengan capaian sekitar 99,4 persen. Adapun indikator lain seperti indeks pembangunan gender (IPG) belum dapat diukur karena data belum tersedia.
“Pembahasan LKPJ ini menjadi dasar evaluasi untuk kebijakan tahun berikutnya. Yang tercapai akan kita cek, yang belum tercapai kita cari penyebabnya,” pungkasnya.
