SUARA TRENGGALEK – Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program dari pemerintah pusat telah mulai berjalan di wilayah Karangsuko. Pelaksanaan di daerah tersebut dilakukan secara mandiri oleh pihak ketiga.
“Yang di Karangsuko itu mandiri. Jadi, seluruh asetnya milik pihak ketiga dan pelaksanaannya juga oleh pihak ketiga,” ujar Doding usai menerima pertanyaan terkait pengawasan dan penyebaran program MBG di Trenggalek.
Menurutnya, Karangsuko menjadi lokasi awal karena dinilai paling siap. Desa tersebut memiliki Madrasah Tsanawiyah (MTS) dengan lebih dari seribu siswa, ditambah jenjang pendidikan lainnya seperti SD, SMP, dan Aliyah.
Doding menjelaskan, terdapat tiga skema pelaksanaan MBG yang digunakan oleh Badan Gizi, yaitu: pertama, pelaksanaan penuh oleh Badan Gizi dengan aset milik mereka; kedua, skema semi dengan aset milik pemerintah daerah dan pengelolaan oleh pusat; serta ketiga, model mandiri seperti yang diterapkan di Karangsuko.
“Harapan kami, daerah lain juga bisa segera menyusul agar anak-anak didik bisa segera mendapatkan manfaat dari program ini,” ujarnya, Rabu (11/6/2025).
Terkait pengawasan, Doding memastikan bahwa proses pelaksanaan di lapangan masih berjalan sesuai ketentuan. Ia menyebutkan bahwa pembangunan dapur umum sedang dilakukan di berbagai kecamatan.
“Kita butuh dua sampai tiga dapur umum per kecamatan. Secara total, dibutuhkan sekitar 30-an dapur umum. Tapi memang prosesnya memerlukan waktu dan modal yang tidak sedikit,” jelasnya.
Doding juga mengatakan bahwa pemilihan lokasi pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi. Pemerintah daerah hanya berperan dalam hal koordinasi dan kesiapan teknis.
“Kelihatannya lokasi dipilih oleh Badan Gizi. Yang siap, itu yang langsung dieksekusi. Seperti Karangsuko karena paling siap, maka bisa lebih dulu beroperasi. Di Panggul juga sudah mulai siap, mudah-mudahan bisa segera dieksekusi,” pungkasnya.
