SUARA TRENGGALEK – Rencana donasi atau sumbangan yang berasal dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai PPPK dan PNS untuk penanganan infrastruktur di respon Ketua DPRD Trenggalek.
Doding Rahmadi selaku Ketua DPRD Trenggalek menjelaskan jika dalam rangka efisiensi anggaran itu juga berdampak pada TPP ASN. Sebab, sumber TPP yang saat ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang juga transfer pusat ke Pemerintah Kabupaten.
“Ada dua pilihan untuk menyikapi hal ini, kalau kami manut dari pusat DAU kita dipotong, ya termasuk TPP. Kemudian, opsi lain dari Bupati punya gambaran ditutup dengan dana lain,” tutur Doding, Jumat (7/3/2025).
Dijelaskan lebih lanjut oleh Doding jika dana lain yang dimaksud seperti diambilkan dari sedikit Pendapat Asli Daerah (PAD) atau bagi hasil dan sebagainya. Namun, saat ini masih mencari win-win solusi terkait wacana tersebut.
“Sebenarnya, porsi TPP Trenggalek dibanding daerah lain masih di bawah, lebih tepatnya di atas sedikit dengan Kabupaten Pacitan,” ungkap Ketua DPRD itu.
Ditempat yang sama, Bupati Trenggalek Moch. Nur Arifin menanggapi wacana sumbangan PNS yang bersumber dari TPP dalam pelaksanaan efisiensi anggaran tersebut.
“Donasi harus ikhlas sesuai kemampuan nanti diserahkan ke lembaga yang mengatur, kayak contoh selama ini sudah berjalan normal melalui Baznas,” katanya.
Mas Ipin juga menyampaikan dalam pembahasan TAPD pihaknya berusaha memberikan remonstrasi yang terbaik untuk ASN. Kalau ada dukungan dari masyarakat untuk tambahan penghasilan tidak disumbangkan, berarti kinerjanya dinilai sudah baik.
“Akan tetapi nanti jika dalam pembahasan, DPR mengatakan terlalu tinggi untuk belanja pegawai dengan bandingan PAD 300 Miliar, dan untuk TPP 100 M, total belanja pegawai 1 Triliun, dan minta untuk dikurangi, ya itu yang tidak kami harapkan,” tandasnya.
